'Polri sedang dijadikan instrumen kekuatan jahat di dunia politik'
Presiden Jokowi diminta bertindak terhadap polisi yang semakin semena-mena.
Peneliti dari Indonesia Institute for Development and Democracy (INDED), Arif Susanto meminta Presiden Jokowi turun tangan menangani semakin kuat dan semena-menanya institusi kepolisian dalam menghadapi kasus-kasus yang menyeret para petingginya.
Dirinya juga menegaskan agar Jokowi benar-benar berani mengambil tindakan, dan tidak hanya sekedar berwacana saja.
"Polisi harus dikembalikan sebagai lembaga penegak hukum, dengan peran utama untuk melindungi dan melayani masyarakat. Karena yang terjadi sekarang, Polri ini sedang dijadikan instrumen bagi kekuatan jahat para petingginya di dunia politik," kata Arif dalam sebuah diskusi di Jalan KH Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).
"Keraguan masyarakat saat ini terhadap institusi kepolisian, tidak boleh diacuhkan begitu saja oleh Jokowi. Karena justru sebenarnya, Jokowi itu besar dari kekuatan sipil. Jokowi harus ambil kendali dan jangan hanya pidato serta beretorika saja," katanya menambahkan.
Ketika ditanya mengenai alasan para petinggi sementara KPK saat ini, yang menyerahkan kasus BG ke Kejaksaan Agung, Arif mengatakan bahwa alasan mereka dalam hal tersebut jelas sangat mengada-ada.
Dirinya bahkan curiga jika arahan selanjutnya setelah pelimpahan kasus BG dari KPK ke Kejagung ini, akan mengarah pada dipetieskan kasus tersebut sehingga jauh dari jangkauan hukum.
"Saya mencatat ada pengistimewaan oleh para pimpinan sementara KPK saat ini, yang menyerahkan kasus BG ke Kejagung. Kalau memang Taufiequrachman Ruki itu bilang bahwa masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan oleh KPK, kenapa kasus BG tidak diprioritaskan?" kata Arif.
"Karena saya sendiri menduga, jangan-jangan pelimpahan kasus BG ke Kejagung ini mengarah kepada upaya peti es atas kasus tersebut. Maka Jokowi harus mencari orang yang kapabel untuk menduduki jabatan Kapolri dan KPK, agar ia benar-benar bisa berpihak kepada publik demi penyelesaian kasus tersebut," katanya menambahkan.
Baca juga:
Tak mau diperiksa, BW akan datangi Bareskrim untuk ketemu Badrodin
Tak pantas Menteri Yuddy ancam dan sebut pegawai KPK pembangkang
Ruki ngaku KPK kalah dan kasus BG dilimpahkan, ini kata Bambang
Soal KPK vs Polri, pengamat nilai jika Jokowi kayak SBY mungkin lain
Anggap Ruki tak becus berantas korupsi, pegawai KPK demo
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.