Polri: Senjata di Sudan hasil curian, bukan milik polisi Indonesia
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar Boy memastikan tuduhan yang menyebut tim FPU mencoba menyelundupkan senjata adalah tidak benar. Senjata-senjata itu bukan milik tim FPU. Kabarnya, senjata yang ada di koper anggota polisi Indonesia merupakan hasil curian dari sekelompok orang.
Tim bantuan hukum terhadap 139 pasukan perdamaian atau Formed Police Unit (FPU) masih terus melakukan kerja sama dengan pemerintah Sudan untuk mengungkap penyelundupan senjata yang menyeret anggota polisi Indonesia.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar Boy memastikan tuduhan yang menyebut tim FPU mencoba menyelundupkan senjata adalah tidak benar. Senjata-senjata itu bukan milik tim FPU. "Yang jelas barang itu bukan milik FPU," tegas Boy di Mabes Polri, Kamis (2/2).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Apa yang dilakukan Dudung Abdurachman di Pekan Raya Jakarta? Eks Kepala Staff Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman kedapatan menghabiskan waktu luang bersama keluarga. Dia memilih untuk berkunjung ke Pekan Raya Jakarta (PRJ).
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Dia mengatakan sejauh ini tim bantuan hukum sudah mendapat sedikit informasi terkait kasus tersebut. Kabarnya, senjata yang ada di koper anggota polisi Indonesia merupakan hasil curian dari sekelompok orang.
"Konon katanya terakhir itu adalah barang-barang yang terjadi karena semacam pencurian yang pernah terjadi," kata Boy.
Namun, Boy menuturkan jika informasi tersebut masih terus didalami oleh tim bantuan hukum FPU bersama dengan otoritas setempat.
"Masih dalam proses. Kita kerja sama dengan pemerintah lokal. Sedang mengusut bagaimana bisa ada di sana. Sekarang mereka saling kerja sama untuk mencari tahu," ujar Boy.
Sebelumnya, Pasukan perdamaian dari Polri yang tergabung dalam Formed Police Unit (FPU) tertahan kepulanganya di Sudan sejak Sabtu 21 Januari 2017. Menurut otoritas hukum setempat, mereka diduga berupaya menyelundupkan senjata dari Sudan. Namun, hal itu dibantah tegas oleh Polri.
Baca juga:
Tito tegaskan pasukan perdamaian Polri tak selundupkan senjata
Panglima TNI yakin anak buahnya tak terlibat penyelundupan senjata
Polri kirim tim jemput 139 pasukan perdamaian ditahan di Sudan
Jokowi: Tindak tegas aparat yang bermain di penyelundupan
Prestasi emas pasukan perdamaian RI ternoda isu penyelundupan senpi
Polri yakin pasukan perdamaian Indonesia tak miliki tas isi senjata
Wiranto yakin Pasukan Perdamaian Indonesia tak selundupkan senjata