Polri tunggu arahan Wiranto soal isu pembelian senjata

Polri tunggu arahan Wiranto soal isu pembelian senjata. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memanggil semua pihak terkait pembelian senjata impor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari polemik.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memanggil semua pihak terkait pembelian senjata impor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari polemik.

"Saya tidak mau menimbulkan polemik baru tunggu saja. Menko Polhukam sedang menyelesaikan masalah," ujarnya di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).

"Ditangani oleh Menko Polhukam siang ini akan ada rapat setelah ini jadi nanti enggak ada supaya enggak bingung, ya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan memanggil kembali Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Inteligen Negara untuk menyelesaikan isu pengadaan 5.000 pucuk senjata. Ini dilakukannya setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar perselisihan di antara kementerian dan lembaga diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Menko.

"Rencana rapat besok ya, semua saya undang. BIN, Kapolri, Panglima TNI, kemudian dari Menteri Pertahanan, dari Pindad, Bea Cukai, dan sebagainya," ungkap Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10).

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menekankan, rencana pengadaan 5.000 pucuk senjata sebetulnya bukan masalah. Hanya saja, sejumlah lembaga tidak melakukan koordinasi dengan baik.

"Bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kita koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas, dan kita putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar Undang-Undang," ujarnya.

Saat ini, Wiranto sudah meminta kepada pimpinan lembaga untuk tidak berkomentar lagi soal isu pengadaan 5.000 pucuk senjata. Selain itu, isu-isu yang tidak memberikan manfaat baik untuk pembangunan nasional tidak perlu direspons.

"Kita berusaha menepis, menghindari isu-isu yang enggak perlu, isu-isu yang hanya membuat satu sama lain berselisih, yang menghabiskan energi kita," ucapnya.

Baca juga:
Kritik DPR tak kompaknya pemerintah soal isu 5.000 senjata ilegal
Pemerintah tak kompak, DPR ingin turun tangan bahas kontroversi 5.000 senjata
Taufik Kurniawan mau Panglima TNI & Kapolri duduk bareng di DPR bahas isu senjata
Tamparan keras Presiden Jokowi untuk Panglima TNI
Fraksi PKS usul Komisi I dan III DPR rapat bersama bahas senpi ilegal