Prabowo: BIN Tidak di Bawah Kementerian Pertahanan
Prabowo meluruskan bahwa Kementerian Pertahanan hanya berperan sebagai koordinator untuk mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada presiden untuk dinilai dan menentukan arah kebijakan atau policy selanjutnya.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Tidak, (BIN) tidak di bawah ke Kemhan. (Kemhan) Diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator, untuk membantu presiden menilai,” kata Prabowo kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1).
-
Apa yang ditolak mentah-mentah oleh Prabowo Subianto? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar.
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Apa yang diusung Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 70 ribu lebih peserta ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam menjaga dan merawat Persatuan Indonesia, sejalan dengan Sila ke-3 Pancasila.
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menemui Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Apa target utama pemerintahan Prabowo Subianto untuk PDB Indonesia? Orang terdekat Prabowo Subianto sekaligus Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan pemerintahan baru Prabowo Subianto menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia naik menjadi USD35.500 per kapita dalam lima tahun ke depan.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Prabowo ketika disinggung mengenai isu BIN berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Dia meluruskan bahwa Kementerian Pertahanan hanya berperan sebagai koordinator untuk mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada presiden untuk dinilai dan menentukan arah kebijakan atau policy selanjutnya.
Dengan demikian, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, sesuai dengan informasi yang diperoleh.
Seperti dilansir dari Antara, Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (18/1) menyampaikan Kemhan harus bisa mengorkestrasi informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Jokowi meminta Kemhan mengorkestrasi informasi intelijen di berbagai lembaga dan institusi agar menjadi sebuah informasi yang satu serta solid untuk kepentingan pembuatan kebijakan-kebijakan yang tepat atau paling tidak mendekati benar.
"Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy, kebijakan, itu saja kesimpulannya," kata Jokowi.
“Dengan demikian, saat kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu. '(Misalnya) Ini hati hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini'. Jangan sudah kejadian saya baru diberi tahu. Informasi intelijen menjadi sangat vital sekali,” ucap Jokowi kala itu.
Selepas memberi arahan dalam pembukaan Rapim Kemhan 2023, Presiden Jokowi juga sempat meresmikan penamaan "Maung" untuk kendaraan taktis produksi dalam negeri di pelataran kompleks Kantor Kemhan.
(mdk/fik)