Prasetyo segera inventarisir grasi terpidana mati narkoba

Telah disepakati terpidana hukuman mati yang akan dieksekusi dilihat dari pengajuan grasinya, bukan pengajuan PK.

Jaksa Agung HM Prasetyo akan kembali menginventarisir pengajuan grasi dari para terpidana hukuman mati kasus narkoba. Prasetyo mengatakan, hasil rapat dengan pemerintah tadi malam, telah disepakati terpidana hukuman mati yang akan dieksekusi dilihat dari pengajuan grasinya, bukan pengajuan PK.

"Kita tidak harus mempermasalahkan PK lagi," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/1).

Prasetyo akan melihat apakah dari 64 terpidana mati narkoba itu pernah mengajukan grasi kepada Presiden. Termasuk 6 terpidana mati yang sebelumnya akan dieksekusi pertama kali pada Desember tahun lalu. Apakah dari 6 terpidana mati itu grasinya sudah ditolak presiden.

"Nanti kita lihat lagi," ujarnya.

Namun Prasetyo enggan menegaskan apakah langsung bisa dieksekusi jika ada dari 6 terpidana mati itu yang grasinya sudah ditolak presiden. Prasetyo mengaku tidak mau gegabah dan akan melihat datanya dulu secara detil.

"Artinya kan kita lihat lagi. Saya engga mau mendahului dong. Jadi kita lihat secara fix dulu. Yang pasti ada eksekusi," tegasnya.

Menurut Prasetyo, pengajuan grasi dari terpidana mati narkoba seharusnya menjadi upaya hukum terakhir bagi mereka. "Tentunya grasi itu kan upaya terakhir yang diajukan. Ketika semua upaya hukum lain sudah diajukan, sehingga tidak berhasil," ujarnya.

Terkait putusan MK yang masih berlaku tentang pengajuan PK berkali-kali, Prasetyo meminta pemerintah untuk menerbitkan PP. Prasetyo ingin di dalam PP itu mengatur kriteria pengajuan PK. Seperti alasan pengajuan PK dan novumnya.

"Nanti PP nya akan dibuat. Dengan PP untuk pengajuan PK," ujarnya.

Sebab, lanjut Prasetyo, saat ini dengan adanya putusan MK itu justru dimanfaatkan oleh para terpidana mati narkoba. Mereka "berlindung" dibalik putusan tersebut agar tidak dieksekusi.

"Seringkali PK itu diajukan untuk sekadar mengulur waktu. Kan gitu masalahnya. Jadi novumnya itu-itu juga," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani kesepakatan bersama Kejaksaan Agung dan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan terkait eksekusi mati terpidana kasus narkoba.

Laoly mengatakan bagi para terpidana mati yang grasinya ditolak Presiden, harus bersiap untuk dieksekusi. Penolakan grasi dari Presiden sekaligus eksekusi mati bagi terpidana narkoba.

Setelah itu, Laoly kemudian bertemu Presiden bersama Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menkopolhukam Tedjo Purdijatno. Mereka melaporkan hasil keputusannya terkait eksekusi mati gembong narkoba.