Presiden Jokowi kumpulkan menteri bahas DIM RUU Pertanahan
Ada 10 isu krusial RUU Pertanahan yang disoroti. Pertama, single land registration system mendukung one map policy. Kedua, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menuju sistem positif (semua tanah terdaftar).
Presiden Joko Widodo mengumpulkan menteri Kabinet Kerja dalam rangka rapat terbatas. Rapat digelar tertutup di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/10)
Usai rapat, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil mengatakan ratas kali ini fokus pada daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah atas RUU Pertanahan. Berdasarkan pembahasan RUU Pertanahan dengan Panja Komisi ll DPR RI tanggal 24-26 September 2018 di Wisma DPR, Kopo, Bogor, disepakati agar pemerintah mereview kembali DIM atas RUU Pertahanan yang resmi diserahkan pada RDP DPR RI 22 November 2017.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa pesan Presiden Soeharto kepada Jenderal M Jusuf saat menjadi Panglima TNI? "Perkuat dan bangkitkan kemanunggalan ABRI dan rakyat." Hanya itu pesan Soeharto untuk Jenderal M Jusuf.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"Ini hanya memperbaiki hal yang baru. Hak di bawah tanah, di atas tanah, dan lain-lain," kata Sofyan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ada 10 isu krusial RUU Pertanahan yang disoroti. Pertama, single land registration system mendukung one map policy. Kedua, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menuju sistem positif (semua tanah terdaftar).
Berikutnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah dan ruang menuju ekonomi berkeadilan.
"Keempat pembentukan Bank Tanah untuk penyediaan tanah untuk kepentingan umum," jelasnya.
Poin kelima soal kedudukan tanah ulayat dan masyarakat hukum adat. Keenam, pelaksanaan reforma agraria. Poin ketujuh pembentukan peradilan pertanahan. Selanjutnya kepastian hapusnya kak-hak lama (eigendom) serta penerapan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan.
"Sembilan pendaftaran hak atas ruang di bawah dan di atas tanah, serta perairan (marine cadastral). Terakhir pelibatan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam bidang pertanahan (PPAT, Surveyor Pertanahan Berlisensi dll)," terang dia.
Sebelum diserahkan kembali ke DPR, kata Sofyan, Jokowi memerintahkan agar isu-isu kursial tersebut dibahas dan disingkronkan di tingkat menteri. Secara terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengatakan, Jokowi mengingatkan para menteri agar tidak tergesa-gesa dalam membahas RUU Pertanahan.
"Pak Presiden bilang tidak perlu tergesa-gesa karena ini merupakan momentum untuk meningkatkan keadilan. Ini adalah momentum menyelesaikan konflik dan untuk keadilan," ujarnya.
Baca juga:
Deretan prestasi Jokowi yang sering dibanggakan
Presiden Jokowi bagikan 10 Ribu sertifikat tanah untuk warga Jakarta Utara
Jokowi minta masyarakat tak gunakan sertifikat tanah untuk beli mobil
Presiden Jokowi bagikan 5.000 sertifikat tanah di Yogyakarta
Persoalan sertifikat ganda, ganti rugi lahan tol Serpong-Cinere tertunda
Ditemani Sofyan Djalil, Jokowi bagikan 4.000 sertifikat tanah ke warga Cimanggis