Presiden masih kaji rekomendasi Pansus Pelindo soal pencopotan Rini
Pramono tidak menjelaskan apakah rekomendasi Pansus Pelindo II tersebut bakal berimbas reshuffle kabinet atau tidak.
Presiden Joko Widodo telah menerima surat rekomendasi dari Pansus Pelindo II DPR. Dengan memperhatikan hubungan kelembagaan antara pemerintah dan DPR, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menimang-nimang atau mengkaji rekomendasi tersebut.
"Yang jelas bahwa hubungan kelembagaan itu saling menghormati. Dan karena putusan itu telah sampai dan tentunya sekarang presiden dan wapres karena yang mempunyai kewenangan sedang mempertimbangkan itu, bagaimana dengan hal ke depan tentunya pertimbangan itu akan dilakukan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Rabu (23/12).
Lebih lanjut, Pramono tidak menjelaskan apakah rekomendasi Pansus Pelindo II tersebut berimbas reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi. Sebab, tegas dia, urusan reshuffle merupakan kewenangan penuh presiden.
"Dan apa yang akan diputuskan presiden dan wapres, akan segera disampaikan. Tapi yang jelas secara resmi surat itu sudah dikirim oleh DPR ke presiden," ucapnya.
Mantan Sekjen PDIP itu menambahkan, dari waktu ke waktu Presiden terus memantau masukan-masukan dari berbagai kalangan dalam menyikapi rekomendasi Pansus Pelindo II DPR.
"Tentunya presiden juga setiap waktu setiap saat beliau juga memantau memonitor melihat apa yang jadi masukan dari masyarakat maupun dari para pengamat, dan partai-partai pendukung maupun tidak mendukung," tegas Pramono.
Diketahui, Pansus Pelindo II DPR telah mengeluarkan rekomendasi bila Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan. Oleh karena itu, DPR minta Presiden Jokowi untuk mengganti dua orang tersebut.
Baca juga:
Wakil Ketua DPR desak Jokowi segera copot RJ Lino dan Menteri Rini
Pansus rekomendasikan Menteri BUMN dicopot, Rini serahkan ke Jokowi
Soal surat pencopotan Rini Soemarno, DPR atau Istana yang bohong?
JK akan pertimbangkan rekomendasi Pansus Pelindo soal Rini & RJ Lino
Soal rekomendasi Pansus Pelindo, Fadli Zon sebut JK tak paham UU
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa modus yang digunakan dalam korupsi Bansos Presiden Jokowi? Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).