Pengamat soal Pelantikan Dirjen APTIKA yang Baru: Tradisinya Ada Seleksi Terbuka
Terlebih penunjukan ini bukanlah orang dari PNS, sehingga mestinya butuh persetujuan presiden.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dikabarkan telah melantik Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) yang baru.
Namanya Hokky Situngkir. Hokky menggantikan Semuel Abrijani Pangerapan yang mundur 1 Juli lalu gara-gara insiden data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bocor.
Kabar mengenai pelantikan yang terkesan “diam-diam” ini pun dikomentari Direktur Eksekutif ICT Insitute, Heru Sutadi.
Dia mengatakan umumnya penunjukan pejabat Jabatan Tinggi Madya dilakukan seleksi terbuka untuk jabatan sekelas Dirjen.
“Terus terang kita juga kaget, apakah penunjukan pejabat Jabatan Tinggi Madya bisa dilakukan tanpa seleksi kompetitif, sebab biasanya kan Kominfo tradisinya melakukan seleksi terbuka untuk jabatan sekelas Dirjen apalagi kalau misalnya bukan PNS karena harus sepersetujuan Presiden,” ujar dia kepada Merdeka.com, Jumat (19/7).
Terlepas dari itu, Dirjen APTIKA yang baru dihadapkan dengan segudang pekerjaan yang mesti dituntaskan cepat. Salah satunya adalah masalah PDNS.
“Kerja kerasnya dinanti dimana utamanya adalah bagaimana memulihkan semua layanan yang ada di PDN dalam waktu secepatnya. Kan kunci deskripsi PDNS yang digembok Brain Chiper sudah diberikan cuma-cuma. Makin tertunda layanan dipulihkan, maka kerugian terkait pemberian layanan ke masyarakat juga makin besar,” ungkap dia.
Kemudian, lanjut Heru, tentunya adalah melakukan audit PDNS dan perbaikan agar ke depan peristiwa serupa tidak terjadi lagi apalagi ke depan kejahatan siber dan ransom meningkat baik kuantitas maupun kualitas.
“Selain soal PDNS, masalah rencana gembar-gembor Kominfo akan blokir Twitter ini gimana, sepertinya masuk angin. Kemudian juga pengungkapan tintas judi online juga setelah kasus PDNS 2 juga agaknya juga mengendur,” kata dia.
Senada dengan Heru, Jamalul Izza, Ketua Umum Yayasan Internet Indonesia dan Ketua Komite Tetap Kadin Kominfo mengatakan dengan dilantiknya Dirjen APTIKA yang baru dapat merumuskan kebijakan di bidang tata kelola layanan aplikasi infomatika yang dapat mendorong ekonomi digital yang lebih baik.
“Dan juga bisa lebih berfokus pada pengawasan, termasuk menangani konten-konten ilegal, pemblokiran, dan pengendalian transaksi elektronik. APTIKA bisa bekerjasama dengan berbagai stakeholder untuk mencegah kebocoran data yang sering terjadi. Selain itu adanya SOP yang lebih bagus lagi agar kejadian serangan terhadap PDN tidak terulang,” jelasnya.
