![Dirjen APTIKA Mundur, Ketua DPR: Ini Sebagai Tanggung Jawab Moral dan Etika Kepemimpinan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/5/1720178298043-zez8y.jpeg)
Dirjen APTIKA Mundur, Ketua DPR: Ini Sebagai Tanggung Jawab Moral dan Etika Kepemimpinan
Kekosongan pemimpin akibat mundurnya Dirjen APTIKA tidak boleh terjadi dalam waktu lama.
Kekosongan pemimpin akibat mundurnya Dirjen APTIKA tidak boleh terjadi dalam waktu lama.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen APTIKA Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan dari jabatannya terkait kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung.
"Pengunduran diri Dirjen APTIKA Kominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya, namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung," kata Puan di Jakarta, Jumat (5/7).
Menurut dia, pengunduran diri Samuel sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan yang harus dilakukan sebagai pemimpin.
Keputusan pengunduran diri itu, kata dia, juga dapat menjadi bahan introspeksi Pemerintah, khususnya Kominfo, guna meningkatkan standar sistem keamanan siber dan pengawasannya.
"Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan. Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika adanya situasi krisis," ucapnya.
Dia pun mengingatkan agar kekosongan pemimpin akibat mundurnya Dirjen APTIKA tidak boleh terjadi dalam waktu lama.
“Langkah ini juga berisiko atau memiliki dampak positif dan negatif sehingga saya harap Pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya kontinuitas dan stabilitas dalam mengelola sistem informatika pemerintah, terutama di tengah upaya pemulihan pascaserangan siber yang melanda PDNS 2.
“Dari informasi yang kami terima, proses pemulihan PDNS masih terus dilakukan. Semoga segera cepat terselesaikan,” jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Dia menambahkan untuk menangani gangguan siber dan mengantisipasinya di masa mendatang diperlukan kolaborasi yang kuat antarlembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholders terkait, serta masyarakat sipil.
“Ini perlu adanya kolaborasi yang bagus antar lembaga Pemerintah dan seluruh stakeholders. Saya harap hal ini tidak terulang di kemudian hari,” tuturnya.
Sebelumnya, Kamis (4/7), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya gangguan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," ujar Semuel di Jakarta.
Semuel menyampaikan bahwa sebagai Dirjen Aptika yang mengampu proses transformasi pemerintahan, dirinya belum bisa mengemban tanggung jawab tersebut dengan baik.
Dia mengatakan insiden serangan siber terhadap PDNS 2 secara teknis adalah tanggung jawabnya.
Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaIhsan mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat.
Baca SelengkapnyaKPU telah memeriksa dokumen persyaratan maju Pilkada DKI jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto.
Baca SelengkapnyaRapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.
Baca SelengkapnyaMeutya optimis partainya dapat menduduki posisi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya