Wapres Ma’ruf Amin Respons Desakan Menkominfo Mundur: Ganti Menteri Itu Urusan Presiden

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespons desakan agar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengundurkan diri dari jabatannya buntut server Pusat Data Nasional (PDN) dibobol hacker.

Ma’ruf Amin mengatakan, pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira kalau urusan ganti-mengganti itu urusan hak prerogatif Presiden," kata Ma’ruf Amin, dikutip dari Antara, Senin (1/7).

Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah saat ini fokus untuk memulihkan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, sebelum mencari tahu penyebab utama serangan siber terhadap layanan itu.

"Persoalan ini harus kita dalami, pertama kita pulihkan dulu kan situasinya baru kita cari sebabnya, nah siapa yang harus disalahkan itu nanti," ucap dia.

Mantan Rais Aam PBNU ini menegaskan, PDN dibentuk untuk menyatukan pusat-pusat data pemerintah pusat dan daerah agar tidak mudah diretas.

"Memang dulu pusat data itu dianggap bahwa di komunitas-komunitas, lembaga kita itu, itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi pusat data nasional. Ternyata, ketika dipusatkan tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi, ini tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya," ujarnya.

Sejumlah masyarakat mendesak Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul buntut server Pusat Data Nasional (PDN) dibobol hacker.

Budi Arie menjawab desakan tersebut. Dia mengatakan, masyarakat berhak menyampaikan desakan agar dirinya mundur dari kursi Menkominfo.

“No komen soal itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara,” kata Budi Arie, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.

Sejumlah layanan publik pada Kamis (20/6) sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Hingga Selasa (25/6) teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi berupa forensik digital.