Rapat dengan KPK ditunda, Komisi 3 penasaran soal komisioner ke-6
Rapat dengan KPK ditunda, Komisi 3 penasaran soal komisioner ke-6. Tidak menutup kemungkinan DPR meminta pimpinan KPK menghadirkan pihak yang dituding Aris Budiman memiliki wewenang yang sama kuat seperti lima komisioner KPK.
Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan digelar hari ini, Rabu (6/9) ditunda Kamis (7/9) pukul 10.00 WIB. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menuturkan, rapat terpaksa ditunda karena sebagian pimpinan KPK sedang bertugas di luar Jakarta.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menuturkan, jika seluruh pimpinan KPK tidak bisa hadir besok, maka Komisi III akan mengundang kembali KPK pada awal pekan depan.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Bagaimana Novel Baswedan mendapatkan informasi tentang keinginan Agus Rahardjo untuk mundur dari KPK? “Tetapi detailnya saya gak tahu, jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura sedang berobat. Ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya denger-denger, dari Pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK,” ucapnya.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Jadi kalau hari ini tidak hadir besok kita undang lagi jam 10 pagi. Rapat hari ini kita buka, sesuai ketentuan UU MD3 rapat kita skors sampai besok jam 10, 24 jam kita tunggu. KPK tidak hadir kita layangkan undangan hari Senin," kata Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).
Komisi III dan KPK sebenarnya akan membahas sejumlah agenda, diantaranya soal anggaran untuk tahun 2018. Menurutnya, pembahasan anggaran lembaga KPK tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain kecuali pimpinan KPK.
"Banyak hal mesti kita bahas pertama anggaran karena sudah masuk pembahasan anggaran 2018 dan K/L sudah masuk dalam pembahasan tahap dua. Sehingga minggu depan diharapkan bisa dibahas di tingkat Banggar," ujarnya.
Selain membahas anggaran, rencananya Komisi III juga akan menanyakan soal isu-isu terkini terkait kelembagaan dan kinerja KPK. Termasuk temuan Pansus angket KPK terkait indikasi penyimpangan kinerja KPK.
Bamsoet mencontohkan, KPK harus menjelaskan soal kesaksian Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman soal adanya friksi-friksi dan konflik di internal lembaga antirasuah itu. Termasuk tudingan adanya penyidik yang memiliki wewenang sama seperti lima komisioner atau pimpinan KPK.
"Kemudian juga keterangan dari pansus maupun di publik terkait Aris Budiman terhadap adanya klik-klik, terkait adanya komisioner ke 6, ketua bayangan. Nah ini kita akan konfirmasi ke pimpinan KPK," terang Bamsoet.
"Dan tidak menutup kemungkinan juga kita meminta pimpinan KPK menghadirkan pihak yang dituding Aris Budiman," tutupnya.
Baca juga:
Pimpinan tak lengkap, KPK belum tentu hadiri RDPU di Komisi III
KPK mau pidanakan anggota pansus, Bamsoet sebut Agus bercanda
Kejagung siap ambil alih tugas penuntutan KPK jika jadi mandat UU
Bamsoet sebut KPK rugi jika tak hadiri rapat Pansus Angket
Ketua Pansus akui peluang penghilangan kewenangan KPK terbuka