Ray Rangkuti cs endus ada pihak yang potong komunikasi Jokowi-Mega

"Intinya Bu Mega dan Jokowi ketemu langsung berbicara 4 mata, jangan banyak mata-mata," kata Ray.

2015-01-30 16:35:20

Jakarta Pusat

Koalisi Masyarakat Sipil menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu langsung secara empat mata dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini untuk menjembatani adanya komunikasi politik yang terpotong antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik pendukung Jokowi-JK.

"Komunikasi yang langsung, intinya Bu Mega dan Jokowi ketemu langsung berbicara 4 mata, jangan banyak mata-mata," kata Ray Rangkuti usai bertemu dengan Anggota Wantimpres Hasyim Muzadi di kantornya, Jakarta, Jumat (30/1).

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Chalid Muhammad, Romo Benny Susetyo, Dani Setiawan, Riza Damanik, dan Ray Rangkuti tersebut mengendus bila ada pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung memotong komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik. Khususnya antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya punya keyakinan, kalau kedua bertemu akan terdapat titik temu di antara mereka. Keduanya ini dipisahkan," jelas Ray.

Oleh karena itu, lanjut Ray, untuk mengatasi kisruh yang berawal dari dilantik atau tidaknya Budi Gunawan sebagai Kapolri, Jokowi dan Megawati diharapkan bertemu empat mata.

"Baiknya Megawati dan Jokowi bertemu 4 mata, dengan bahasa yang sama, akan tercapai akan titik temu di antara mereka," terang Ray.

"Kami melihat ada 'gape' komunikasi antara presiden dengan parpol pendukungnya. Dalam hal ini PDIP," imbuhnya.

Dengan adanya jarak komunikasi politik antara Jokowi dengan Megawati dan para ketua umum partai pendukung, lanjut Ray, hal ini menyebabkan masukan-masukan ke Jokowi menjadi tidak lengkap. Karena, mereka ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Jokowi lebih tahu banyak mengenai dinamika politik yang terjadi dalam setiap saat.

"Komunikasi yang tak efektif antara presiden dengan ketua partai politik pendukung menyebabkan persoalan menjadi berlarut-larut. Pak Jokowi mungkin tak dapat input yang cukup akan situasi nasional yang berubah-ubah dan sebagainya," tutup Ray.