LIVE

Revisi UU KPK ditunda bukan karena ancaman mundur Agus Rahardjo

Meskipun ditunda, revisi UU KPK tetap masuk dalam prolegnas.

Revisi UU KPK

Ketua Baleg Firman Subagyo memastikan penundaan revisi undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan karena ancaman pengunduran diri Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Menurut dia, keputusan ini keluar karena adanya perbedaan persepsi antara DPR dan Pemerintah di satu pihak dan masyarakat luas di pihak lain mengenai empat pasal yang direvisi.

"Gak lah. Kalau dia mau mundur, mundur saja," kata Firman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2).

Politisi Golkar ini mengaku pembahasan hari ini dalam rapat bersama Presiden Jokowi berjalan alot. Mereka diberikan kesempatan untuk mengutarakan maksud baik empat pasal.

"Tidak ada kata siapa yang mulai duluan untuk menunda. Keputusan itu hasil dialog kita dengan Bapak Presiden," jelas dia.

Di sisi lain, Firman mengatakan, meskipun ditunda, revisi UU KPK tetap masuk dalam prolegnas. Masyarakat akan diberikan kesempatan untuk memahami empat poin revisi.

"DPR dan Pemerintah akan terus lanjutkan. Sementara waktu ditunda supaya ada persamaan persepsi," kata Firman.

(mdk/hhw)
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Revisi UU KPK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Presiden Jokowi
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang

Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.

MK Ubah Syarat Pilkada
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang

Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.

MK Ubah Syarat Pilkada
Mahfud MD Ingatkan Revisi UU MK Perpanjang Masa Tugas Anwar Usman jadi 16 Tahun

Mahfud menolak hal itu saat menjabat menko polhukam karena melihat ada tendensi-tendensi yang berpotensi muncul dari revisi UU itu.

Revisi UU MK
Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Revisi UU Kementerian Negara
Dukung Revisi UU Kementerian Negara, Golkar Usul Aturan Usia Presiden dan Wapres Dihapus

Firman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.

Golkar
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Golkar
Dasco Sebut Revisi UU Kementerian Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Revisi UU Kementerian Negara
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

Revisi UU KUHAP
Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat

Rapat tersebut digelar bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Annas dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

DPR
Baleg DPR Tegaskan Sampai saat Ini Tidak Ada UU Pilkada Baru: Yang Berlaku UU Lama dan Putusan MK

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

UU Pilkada
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

pkpu pilkada 2024