Ribut dengan DPRD, Ahok curhat ke Jokowi soal dana siluman UPS
Ahok minta pendapat Jokowi dari soal angket sampai e-budgeting.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu Presiden Joko Widodo siang ini. Ahok mengaku pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam lebih itu membicarakan banyak hal termasuk soal 'dana siluman' DPRD DKI.
"Bicara soal DPRD, APBD termasuk bicara soal Asian Games," ujar Ahok usai keluar dari Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2).
Menurut Ahok, Presiden komitmen untuk mewujudkan sistem e-budgeting. Menurut dia, pihaknya hanya meneruskan e-budgeting yang memang sudah ada saat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta.
"Ya ini kan memang dari zaman beliau kan. Beliau ingin tetap e-budgeting dijalankan. Karena dengan e-budgeting presiden bisa masuk ke dalam sistem misalnya tidak boleh ada sosialisasi permen atau pergub atau SK apa gitu. maka seluruh Indonesia langsung tidak bisa input. Sekarang beliau kan bisa merasa kan apa yang menjadi dicoret beliau tiba-tiba bisa muncul gitu loh. Jadi itu yang ingin beliau lakukan dari dulu," kata Ahok.
Namun Ahok tak mau konsultasinya kepada Jokowi ini dikatakan curhat. Dia hanya bertanya bagaimana mekanisme soal angket dan wacana lapor ke Mahkamah Agung terkait hal ini.
"Ya enggak curhat beliau cuma tanya kan kalau angket itu gimana. Kalau angket saya salah lapor ke MA, ya dipecat pak. Bapak yang setor SK. terus bisa nolak enggak, ya bapak presiden enggak bisa nolak. Ya paling tahun depan pak dipecatnya pak," kata Ahok menirukan percakapannya dengan Jokowi.
Ahok mengaku sedang mencari solusi terkait perseteruannya dengan DPRD DKI. Khususnya soal bagaimana cara agar anggaran tak dipermainkan oleh DPRD.
"Ya makanya itu yang harus kita cari satu formatnya. Kalau terus begitu kepala daerah bisa terus diteken oleh oknum DPRD dong seumur hidup. Nah beliau juga sadar kenapa banyak serapan anggaran itu kecil. Karena banyak sekali SKPD itu enggak berani mengeksekusi. Dan tiba-tiba ada titipan dari oknum DPRD gitu loh. Nah itu beliau tahu persis. Pernah jadi wali kota pernah jadi gubernur kok," tegas dia.
Apa harapan Ahok dari perseteruannya dengan DPRD DKI?
"Enggaklah saya cuma ngomong sampaikan saja ke beliau bahwa saya tetap tanyakan ke beliau bapak masih mau komitmen enggak untuk jadikan e-budgeting berlaku di seluruh Indonesia," kata Ahok.
Apa jawaban Presiden Jokowi?
"Harus. Enggak ada toleransi. Karena beliau yakin yang paling penting APBD itu tidak boleh dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi tidak ada titipan-titipan maka pasti serapan anggaran akan membaik. Itu tujuan ke rakyat capai itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI bermula saat Pemprov menyerahkan APBD langsung ke Kemendagri tanpa persetujuan. Ahok menuding hal ini dilakukan karena tak mau dibohongi lagi oleh DPRD DKI yang minta tambahan duit Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) di sekolah-sekolah.