Saat Barisan Para Jenderal TNI AD Angkat Suara Jelaskan 'Ulah' Prajurit di Tanah Papua

Peristiwa penyiksaan anggota KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) oleh 13 Prajurit TNI AD menuai kritik. Buntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal.

Persoalan ini pun diakui Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumelar sebagai tantangan yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

"TNI itu jumlahnya ratusan ribu ya. Kejadian seperti ini kita harus lihat ada pepatah tidak ada gading yang tak retak, tidak ada yang sempurna didunia ini, Pak Bu ya. Jadi, satu sisi kita mengakui kenakalan oknum ini," 

kata Nugraha saat jumpa pers, Senin (25/3).

merdeka.com

Meski begitu, Nugraha memandang terkait sejumlah pelanggaran prajurit tidak bisa digeneralisir sebagai pelanggaran satu institusi.

Walaupun selama ini TNI tetap berusaha untuk hadir bersama masyarakat.

"Dalam hal ini saya minta juga teman-teman rekan media bisa melihat ini secara arif dan bijaksana, dari segi kegiatan kekerasannya pun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak sering, dan yang melakukannya segelintir orang," kaya Nugraha.

"Kami pun mengakui organisasi kami bukan yang superman, yang semua ada titik lemah yang selalu kita upayakan perbaiki-perbaiki. Dan itu yang terjadi saat ini kami berusaha sesempurna mungkin menampilkan TNI yang bersahaja yang bersama rakyat TNI kuat," tambah Nugraha.

Senada dengan itu, Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan juga mengakui pihaknya sampai saat ini telah berupaya untuk mencegaj terjadinya kekerasan di tanag Papua, khususnya yang melibatkan anggota TNI.

"Memang kita akui masih ada kekersan yang terjadi dan kami terus berupaya untuk mencegah itu dan semakin baik, dari hari ke hari semakin baik," tutur Nugraha.

Namun demikian, Izak menyebut dalam upaya pengawasan itu turut melibatkan sekitar 19 ribu prajurit yang ada di Papua.

Sehingga, kejadian penyiksaan yang dilakukan 13 prajurit kepada anggota KKB akan menjadi evaluasi kedepan.

Kendati begitu, Izak sempat memastikan bahwa dalam skala mayoritas kondisi di Papua kondusif. Karena, dari total 28 Kabupaten dan 1 Kota yang kerap terjadi gejolak hanya di lima Kabupaten yakni Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, dan Puncak.

"Kan tidak mungkin kita menanam padi di satu hektar ada alang-alang satu terus kita harus tebas semua satu hektar. Nah ini yang sedang kita lakukan oleh TNI yang salah-salah ini kita evaluasi. Sehingga pelaksanaan tugas ke depan tentunya tidak terjadi hal-hal seperti itu," kata Nugraha.

Sedangkan, Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi memandang konflik yang terjadi di Papua, kerap kali KKB memanfaatkan propaganda agar menjelekan framing prajurit yang bertugas di sana.

"Ini kan konflik yang terjadi antara pemerintah RI dengan kelompok KST atau KKB, yang diekspos oleh kelompok KKB OPM di sini bagaimana yang jelek-jeleknya dari pemerintah RI dalam hal ini TNI dan Polri yang sedang bertugas di sana. Ini kalau dalam perang namanya propaganda," kata Kristomei.

Kristomei menilai cara propaganda itu kerap dipakai guna menghancurkan moril prajurit TNI sehingga prajurit TNI tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat Papua

"Itu yang perlu kami sampaikan di sini. Bahwa ini adalah perang urat syaraf. Tadi, medianya pihak yang bertentangan dengan pemerintah RI. dan banyak juga kekerasan lain yang sudah dilakukan oleh pihak KKB atau KST yang sudah banyak tersebar," tegas Kristomei.