Saat Wamen ATR Terima Curhatan Petani di Cilacap, Tanah Garapan Masuk Kawasan Hutan
Menanggapi 'curhatan' petani, Raja Juli menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud tidak menjadi kewenangan penuh Kementerian ATR/BPN, melainkan ada irisan dengan Kementerian LHK.
Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni mendengarkan keluh kesah petani di Cilacap. Dalam keluhannya, para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Mandiri (STaM) mengadu tanah garapannya masuk dalam kawasan hutan.
Padahal, menurut mereka tanah tersebut telah dikeluarkan dari kawasan hutan pada tahun 1981 sehingga mereka mengharapkan supaya tanah yang mereka garap dapat dijadikan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria.
-
Apa yang Raja Juli Antoni serahkan di Kabupaten Kendal? Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan 500 sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
-
Kapan Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Tegal? Bertempat di Gedung Olahraga Indoor Tri Sanja, Raja Juli menyerahkan 500 sertifikat tanah yang terdiri dari 495 sertifikat tanah rakyat dan 5 sertifikat wakaf. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli mengatakan, proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
-
Apa yang dibagikan oleh Wamen Raja Juli Antoni di Bangkalan? Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni kembali membagikan sertifikat tanah.
-
Kapan Wamen Raja Juli Antoni membagikan sertifikat tanah di Bangkalan? Kali ini dia membagikan 500 sertifikat produk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bangkalan, Jawa Timur.
-
Kenapa Wamen Raja Juli Antoni berbahagia ketika membagikan sertifikat tanah? Dalam sambutannya, Raja Juli mengaku, berbahagia hati. Alasannya sertifikasi tanah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan.
-
Apa yang membuat Raja Juli Antoni memuji kinerja Presiden Jokowi terkait sertifikasi tanah? "Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen," kata Raja Juli.
Menanggapi 'curhatan' petani, Raja Juli menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud tidak menjadi kewenangan penuh Kementerian ATR/BPN, melainkan ada irisan dengan Kementerian LHK.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkomunikasikan hal ini kepada Kementerian LHK," ujar Politikus PSI itu di Cilacap, Senin (15/5).
Ia mengatakan setelah ada pelepasan kawasan hutan, maka Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengukur dan memberikan sertipikat.
"Kebetulan ada Pak Sekda di sini, masyarakat dapat meminta kepada beliau supaya ada pengajuan pelepasan kawasan hutan dari Pemda ke Kementerian LHK. Setelah itu kewenangan Kementerian ATR dimulai," jelasnya.
Kementerian, katanya, akan terus berupaya mewujudkan kebijakan yang menjadi tujuan Pak Jokowi dalam Reforma Agraria dapat dilaksanakan dengan baik supaya memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
"Tanpa berpanjang kata, dengan niat baik untuk kesejahteraan masyarakat, kami akan membantu mengkomunikasikan ke Kementerian LHK," tuturnya.
Untuk diketahui, curhatan itu disampaikan Ketua Serikat Tani Sugeng saat Raja Juli mengunjungi Cilacap, Jawa Tengah.
"Kami memohon bantuan kepada Pak Wamen supaya keluh kesah para petani di sini mewujudkan harapan petani," curhatnya.
(mdk/rhm)