Sandiaga Berencana Hapus UN, Wapres JK Nilai Berbahaya
UN sangat penting untuk mengevaluasi pendidikan Indonesia. Menurut JK, ini menjadi satu-satunya cara menilai kualitas pendidikan dan siswa. JK juga menjelaskan ujian tersebut adalah cara pemerintah melihat daerah sudah memiliki standar pendidikan yang baik atau belum.
Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan rencana Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menghapuskan Ujian Nasional (UN). JK menilai UN sangat penting untuk kualitas pendidikan di Indonesia.
"Jadi kalau mau dihapuskan itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (19/3).
-
Apa gunanya ujian sekolah? Dengan ujian sekolah, maka setiap pelajar dapat mengetahui hingga mengukur masing-masing kemampuannya dalam setiap mata pelajaran.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Bagaimana cara menghadapi ujian hidup? Terus diterpa badai dan cobaan hidup membuat kita senantiasa lebih tangguh menghadapi berbagai pelik.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan Desy Ratnasari menjalani ujian S-3 nya? Ujian tersebut berlangsung pada 7 Juni 2024.
Dia menjelaskan UN sangat penting untuk mengevaluasi pendidikan Indonesia. Menurutnya, ini menjadi satu-satunya cara menilai kualitas pendidikan dan siswa. JK juga menjelaskan ujian tersebut adalah cara pemerintah melihat daerah sudah memiliki standar pendidikan yang baik atau belum.
"Kita juga harus menjaga standar bahwa standar nasional di mana pun di Indonesia itu tingkat pengetahuan daripada lulusan SD,SMP,SMA itu harus mendekati nilai atau mendekati kemampuan yan kita ada sebelumnya," kata JK.
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini juga tidak setuju terkait rencana Sandi mengganti UN menjadi tes bakat minat. Menurut dia, hal tersebut terlalu rumit.
"Itu dibutuhkan, berapa siswa tiap tahun? 5 juta. Bagaimana bisa membakatkan orang 5 juta setahun," ungkap JK.
Sebelumnya, dalam debat cawapres akhir pekan lalu, Sandiaga mengatakan bakal memfokuskan kepada pembangunan karakter budi pekerti. Sandiaga lantas mengutip pernyataan seorang pelajar asal Pamekasan bernama Salsabila Umar yang mengeluh kurikulum yang terlalu berat.
Dia pun berjanji akan menghapus ujian nasional (UN), dan menggantinya dengan program penerusan minat dan bakat.
"Kami akan menghapus ujian nasional. (UN) ini adalah biaya pendidikan tinggi. UN tidak berkeadilan. Kami ganti dengan penerusan minta dan bakat. Mereka (pelajar) akan mampu diarahkan ke ekonomi kreatif atau bidang lain sesuai kemampuannya," kata Sandiaga.
Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas) Mohamad Nizar Zahro memberikan penjelasan soal rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) jika capres-cawapresnya memenangkan Pilpres 2019. Kata dia, UN dihapuskan karena selama ini hanya menjadi beban bagi pelajar.
"UN selama ini hanya menjadi beban bagi anak-anak didik. Belajar bertahun-tahun tapi faktor utama kelulusan ditentukan oleh hasil UN," kata Nizar pada wartawan, Senin (18/3).
Menurut dia, UN memiliki dampak negatif bagi pelajar. Pasalnya nilai UN juga tidak bisa membuat pelajar tersebut masuk perguruan tinggi yang diinginkan.
"Melihat dampak UN tidak signifikan terhadap masa depan anak didik, maka pantas jika UN dihapus," imbuh Nizar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, tidak mempersoalkan nama Ujian Nasional (UN) atau bukan. Tetapi yang tidak bisa dihapus itu evaluasi nasional, karena itu adalah amanah undang-undang.
"Soal namanya itu UN atau apa itu terserah, tetapi yang tidak bisa dihapus itu adalah evaluasi tingkat nasional dalam rangka untuk memastikan standar isi, proses dan seterusnya," kata Muhadjir di Cirebon, Senin (18/3) dikutip dari Antara.
Muhadjir menanggapi wacana Cawapres 02 Sandiaga Uno yang akan menghapuskan UN. Wacana itu disampaikan dalam debat cawapres pada Minggu (17/3) malam.
Mendikbud melanjutkan, dengan adanya evaluasi secara nasional dengan diadakannya UN, maka standar capaian belajar siswa bisa terukur.
"Justru itu pentingnya dengan ujian nasional kita harus tahu, di mana tempat atau siswa ataupun unit satuan pendidikan yang belum mencapai standar," katanya.
Baca juga:
KPAI Tanggapi Sandiaga: Konsep UN Sekarang Sudah Berubah dari Sebelumnya
Sandiaga Mau Hapus UN, Mendikbud Ungkap Pentingnya Ujian Nasional
Kubu Jokowi Duga Wacana Sandiaga Hapus UN Untuk Curi Suara Pemilih Pemula
Cak Imin Sebut Wacana Sandiaga Hapus UN Bikin Siswa Malas Belajar
Rencana Sandiaga Hapus UN Sempat Diperdebatkan di Internal BPN