Sangat Hati-Hati, Ternyata Ini Alasan Muhammadiyah Tak Buru-Buru Ambil 'Jatah' Izin Tambang dari Jokowi

Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah menilai keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke ormas keagamaan. Sebaiknya diperlukan kajian-kajian teknis yang menyeluruh.

Ketua PW Muhammadiyah Jateng, Dr Tafsir mengatakan kajian yang akan dilakukan pengurus Muhammadiyah mencakup berbagai aspek. 

Mulai cara pandang bidang sosial, budaya, resiko politik, dampak lingkungan hidup dan potensi krisis ekonomi yang ditimbulkan dengan pemberian izin pertambangan.

"Untuk kajian di bidang sosial dan budaya akan mencermati secara komprehensif bagaimana apakah ada kemaslahatan bagi umat Islam. Sebab itulah kami dari warga persyarikatan Muhammadiyah tidak bisa serta merta menolak. Tetapi juga tidak serta merta langsung menerima. Harus dilihat dari efek krisis ekonomi lingkungan hidupnya," kata Tafsir, Jumat (7/6).

Adapun bahwa apabila nantinya pemberian izin pertambangan justru berpotensi memicu kerugian yang besar, maka pihaknya secara tegas akan menolak.

"Makanya musti dilihat lebih jeli lagi bagaimana kemaslahatannya. Kalau kerugiannya lebih besar dari kemaslahatan, maka harus ditolak. Tapi kalau tidak ada unsur itu, ya perlu kajian lebih luas lagi dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari para ahli," jelasnya.

Soal kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan pertambangan, Muhammadiyah sudah terbukti sanggup mengelola segala sektor perekonomian.

Muhammadiyah Jateng selama ini juga mampu mengelola sejumlah SDM untuk ditempatkan pada sektor yang multidisiplin. "Dalam bidang kedokteran, Muhammadiyah Jateng bisa melakukan manajemen yang handal," ujarnya.

Untuk urusan membangun rumah sakit misalnya Muhammadiyah terbukti bisa mengelola dengan optimal. Pihaknya juga bangga dengan keberadaan para ustaz Muhammadiyah yang bisa mengoptimalkan pengelolaan rumah sakit sehingga menjadi acuan bagi organisasi lainnya.

"Ustaz ustaz di Muhammadiyah itu bisa berkumpul dan bangun rumah sakit. Itu kan diluar nalar tapi nyatanya bisa. Kalau seandainya diberikan (izin tambang) jadi kita tinggal memanajemen dengan baik. Apalagi kita punya pengalaman pada waktu diberi amanah mengelola tambak ikan saat era Menteri KKP Rohim Dahuri. Jadi soal SDM, kita punya banyak kampus, para ahli dari berbagai bidang. Kita bisa ambil dari sana," tutupnya.