Satgas Ajak Masyarakat Cek Penyaluran Bansos di Laman cekbansos.kemensos.go.id.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah tengah menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat. Bansos tersebut bisa dicek melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah tengah menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat. Bansos tersebut bisa dicek melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
"Kementerian Sosial juga sedang menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan masyarakat dapat memeriksa data penerima Bansos dengan mengunjungi situs web cekbansos.kemensos.go.id," katanya saat jumpa pers virtual, Selasa (27/7).
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Siapa saja yang bisa mendapatkan Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Wiku menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk perlindungan sosial masyarakat. Di antaranya untuk bantuan usaha mikro kecil.
"Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk mengoptimalkan program perlindungan sosial bagi dan bantuan untuk usaha mikro kecil," ucapnya.
Dia menambahkan, bantuan sosial bagi pelaku usaha mikro informal juga sudah disiapkan. Penyalurannya dibantu oleh personel TNI-Polri.
"Insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang bersifat informal juga sudah disiapkan dan penyalurannya dibantu oleh TNI dan Polri," pungkas Wiku.
Satgas Ajak Masyarakat Tidak Dine In
Dalam kesempatan itu, Wiku juga menyarankan masyarakat tidak makan di tempat meski pemerintah melakukan penyesuaian di masa PPKM level 4. Wiku mengingatkan potensi penularan corona jika masyarakat lama menghabiskan waktu di warung makan.
Pemerintah sebelumnya membuat pengaturan baru dalam PPKM level 1-4 yang berlaku pada 21-26 Juli 2021. Untuk wilayah dengan PPKM level 4, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.
"Mengingat besarnya potensi penularan apabila masyarakat menghabiskan waktu terlalu lama di tempat penyedia makanan seperti warung makan, maka Presiden mengimbau agar dalam kondisi pandemi masyarakat dapat sebisa mungkin tidak makan di tempat," katanya saat jumpa pers virtual, Selasa (27/7).
Wiku mengingatkan, jika masyarakat terpaksa makan di tempat, maka agar dilakukan seefisien mungkin dengan benar-benar mematuhi protokol kesehatan.
"Maka diminta agar kegiatan makan tersebut dapat dilakukan seefisien mungkin dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk meminimalisir paparan virus saat menyantap makanan," ucapnya.
Wiku memohon seluruh elemen masyarakat bersungguh-sungguh dalam menjalani kebijakan PPKM berbasis level ini. Caranya dimulai dari memahami kebijakan dengan baik.
"Jika kita bersungguh-sungguh maka dalam 2 sampai 4 minggu ke depan kita dapat menuai hasilnya dan melihat kondisi kasus terkendali. sehingga proses pembukaan bertahap tetap terlaksana lebih luas," pungkasnya.
Baca juga:
Pandemi Belum Berakhir, Pengusaha Ajak Startup Galang Donasi Lawan Covid-19
Pemkot Kupang akan Hentikan Bansos Bagi Warga Tidak Mau Divaksinasi
Ibas: Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Harus Tepat Sasaran
Korlantas Polri Bagikan Sembako Ke Pemulung Terdampak PPKM Level 4 di Bantul
Perempuan HKTI Blusukan Bagikan Sembako Warga Terdampak PPKM Level 4
Siapkan Paket Sembako, Wali Kota Makassar Minta RT/RW Data Warga Terdampak PPKM