Satgas Covid-19: PPKM Tak Efektif Bila Masyarakat Tak Patuh Protokol Kesehatan
"Pemerintah tentunya akan mengkaji kebijakan untuk menekan kasus positif yang muncul di masyarakat,"
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021 tak efektif menekan laju penularan Covid-19. Hal itu ditandai dengan mobilitas masyarakat masih tinggi dan kasus Covid-19 masih meningkat tajam.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan kebijakan PPKM sedang dikaji lebih jauh.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
"Pemerintah tentunya akan mengkaji kebijakan untuk menekan kasus positif yang muncul di masyarakat," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/2).
Wiku menjelaskan, pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil akan berjalan efektif jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun.
Namun, jika masyarakat tidak patuh menerapkan protokol kesehatan, kebijakan apa pun yang diterapkan tak bisa menekan laju penularan Covid-19.
"Pelaksanaan PPKM di Pulau Jawa dan Bali ini dapat berjalan efektif apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan 3M," ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah seharusnya menegakkan peraturan PPKM secara tegas. Jika ditemukan pelanggaran, kata Wiku, pemerintah daerah wajib mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam PPKM.
"Akan efektif juga jika penegakkan peraturan PPKM oleh pemerintah daerah," kata dia.
Baca juga:
'Jateng di Rumah Saja', Ganjar Minta Pariwisata, Toko dan Pasar Ditutup
Ridwan Kamil Sebut Belasan Ribu Data Kasus Corona di Jabar Belum Diumumkan Pemerintah
PPKM Kurang Maksimal, Polri Terbitkan Telegram Perketat PPKM Jawa-Bali Tahap II
Pemkot Tangsel Akui Pelaksanaan PPKM Terkendala Peraturan Daerah
Sultan HB X Modifikasi PPKM dengan Optimalkan Posko di Desa dan Kecamatan