Satgas: Data Covid-19 dari 514 Kabupaten/Kota Susah Disinkronkan

Juru bicara Satgas penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengakui bahwa sinkronisasi data-data terkait Covid-19 masih menjadi tantangan hingga hari ini. Meskipun pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia selama satu tahun, namun kata Wiku, menyinkronkan data kasus Covid-19 dari 514 kabupaten/ kota bukan hal yang mudah.

2021-03-03 19:17:00

Juru bicara Satgas penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengakui bahwa sinkronisasi data-data terkait Covid-19 masih menjadi tantangan hingga hari ini. Meskipun pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia selama satu tahun, namun kata Wiku, menyinkronkan data kasus Covid-19 dari 514 kabupaten/ kota bukan hal yang mudah.

"Sebenarnya bisa cepat selesai masalah (sinkronisasi) ini tapi ternyata 514 data (dari kabupaten/kota) susah untuk menjadi 1 data yang sinkron. Misalnya data Covid-19 saja deh. Hal ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi," kata Wiku saat diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Kata Data, Rabu (3/3).

Wiku mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah dipengaruhi oleh data-data/ laporan kasus Covid-19 yang masuk ke pusat. Cara satu-satunya untuk menyinkronkan data yakni dengan melaksanakan perintah satu komando.

"Kalau mau ya 1 komando, harus mau terima perintah 1 komando. Itu tidak mudah. Seluruh gubernur dan walikota gerakannya harus sama supaya kita bisa keluar dari satu masalah ini," sarannya.

"Kadang kita tidak bisa bekerja sinkron, jangan sampai masalah ego sektoral daerah dan hoax jadi musuh utama kita. Padahal musuh utama virusnya," imbuhnya.

Wiku kemudian memperkenalkan pendekatan penanganan Covid-19 5S+1T, yakni strategi, struktur, sistem, skill, speed, dan target. Yang pertama yaitu strategi. Strategi yang harus mengedepankan preventif dan promotif. Harus diakui, kata Wiku, dalam dunia kesehatan tindakan preventif dan promotif memang tidak biasa dilakukan karena lebih mudah melakukan tindakan kuratif.

"Memang yang mudah kuratif. Beli ICU dan tempat tidur (ketika sudah ada yang sakit) itu paling gampang, tapi kalau strateginya kuratif kita akan kedodoran soalnya jumlah faskes terbatas," kata Wiku.

Wiku melanjutkan, yang kedua yaitu struktur. Yang mana menuntut kolaborasi pendekatan pentahelix antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media. Sistemnya berbasis gotong royong.

Yang ketiga yaitu skill atau kepakaran. Berkolaborasi dengan pakar di setiap bidang agar tetap bisa hidup produktif di tengah pandemi Covid-19. bidang kesehatan masyarakat, epidemiologi, medis, teknologi, alkes, ekonomi, hukum, sosial, budaya.

"Skill ini kolaborasi semua sektor. Kita bisa menyinkronkan kegiatan, menentukan mana yang prioritas, lalu koordinasi antara pusat dan daerah. Kalau kita buka acara kegiatan atau ekonomi berpengaruh tidak ke penambahan kasus," paparnya.

Lalu yang kelima yaitu speed atau kecepatan, dan yang terakhir yaitu target. Targetnya yaitu yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat harus sembuh dan yang sakit harus diobati sampai sembuh.

Sebenarnya, kata Wiku, setiap minggu Satgas Covid-19 bersama kepala daerah melaksanakan rapat koordinasi mengenai situasi/ kondisi pandemi Covid-19 di daerahnya. Namun memang masih ditemukan perbedaan data karena speed atau kecepatan dalam menginput data antara pusat dan daerah tidak sama. Padahal kata dia, sinkronisasi data sangat penting sebelum mengambil kebijakan karena data kasus tersebut digunakan untuk membuat sistem zonasi.

"Seperti yang disampaikan Gubernur Jateng tadi, katanya ada kasus (di Jateng) yang jumlahnya banyak, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah itu karena delay datanya, jadi keputusan yang diambil salah," kata dia.

"Sampai sekarang kita belum sukses 100 persen, data yang dimasukan bupati dan sampai ke presiden itu belum (sama), padahal sistem internet kita sudah baik," imbuhnya.

Saat ini, pemerintah sudah berupaya untuk merealisasikan permintaan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital dalam sinkronisasi data melalui Bersatu Lawan Covid-19 (BLC). Sistem ini berupaya menjawab masalah sinkronisasi data antara pusat dan daerah karena berbasis data perubahan perilaku bukan kasus. Wiku mengatakan, walaupun sistem tersebut belum sempurna 100 persen, namun kata dia, BLC terbukti menurunkan jumlah kasus positif karena ketatnya monitoring protokol kesehatan di 34 provinsi.

"Tidak jarang data pusat dan daerah berbeda, ini yang membuat daerah frustasi juga.Satgas akhirnya berupaya membuat peta zonasi risiko dengan perilaku. Memang belum sempurna, tapi sudah kelihatan mulai kelihatan efeknya, kasus menurun," kata dia.

Baca juga:
Sultan HB X Andalkan PPKM Mikro Hadapi Varian Baru Virus Corona
Mutasi Virus Corona B117 Terdeteksi di Karawang, Begini Faktanya
Varian Baru Covid-19 Terdeteksi, Ganjar Usul Pintu Masuk RI Diperketat
Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia Bertambah 203, Jabar Tertinggi dengan 49
Pemkot Bekasi Klaim Kasus Covid-19 Melandai, BOR Turun 60 Persen

(mdk/bal)