Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Keluarkan SKT Perpanjangan FPI
Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Keluarkan SKT Perpanjangan FPI. Menurut Muzani, meski ada perbedaan pandangan serta kecurigaan terhadap FPI sebagai ormas radikal, pemerintah tetap harus bersikap persuasif. Dia bilang, perbedaan pandangan hanya bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani berbicara mengenai polemik perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas Front Pembela Islam (FPI). Menurut Muzani, sebaiknya pemerintah berupaya untuk mengeluarkan SKT perpanjangan ormas FPI.
Menurutnya, saat ini Presiden Joko Widodo bertugas untuk merekatkan kembali semua potensi kekuatan bangsa yang ada di Indonesia. Muzani menyebut, FPI sebagai ormas merupakan salah satu stakeholder yang harus diajak bersama-sama untuk membangun bangsa Indonesia.
-
Siapa saja yang menggodok ide pendirian Partai Gerindra? Pada 2007, Ide Fadli dan Hashim itu pun digodok oleh Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, dan Haris Bobihoe.
-
Mengapa Partai Gerindra didirikan? Pada awalnya, ide pendirian Partai Gerindra digagas oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo. Mereka ingin melindungi kesejahteraan rakyat ekonomi kelas bawah terhadap jerat sistem kapitalisme.
-
Apa jabatan Sudaryono di Partai Gerindra? Diketahui, sebelumnya Sudaryono merupakan asisten pribadi (aspri) Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada 2010 lalu. Tak hanya itu, Sudaryono merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan Gerindra menanggapi pernyataan Ganjar yang tidak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merepons, pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Habiburokhman menyebut, hal tersebut merupakan hak dari Ganjar dan Partai Gerindra tak mungkin menghalangi.
-
Apa tanggapan Gerindra soal Ganjar yang tidak mau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran? Reaksi Gerindra soal Ganjar Tak Ingin Bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran Baik bergabung dengan pemerintahan maupun menjadi oposisi adalah sikap yang sama-sama mulia.
"FPI itu sebagai kekuatan bangsa saya kira sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain, karena itu sekarang tren kita itu adalah menyatukan semua kekuatan bangsa. Kita tidak lagi memisah-misahkan, karena itu semua kekuatan bangsa yang potensi bisa menjadi kekuatan-kekuatan perekat harus diajak," kata Muzani dalam keterangannya, Minggu (1/12).
Menurut Muzani, meski ada perbedaan pandangan serta kecurigaan terhadap FPI sebagai ormas radikal, pemerintah tetap harus bersikap persuasif. Dia bilang, perbedaan pandangan hanya bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah.
"Meskipun ada perbedaan pandangan, tetapi tugas kita adalah mengajak mereka dalam satu kelompok besar yaitu Republik Indonesia, kalau mereka menerima Pancasila, menerima merah putih saya kira tidak menjadi problem buat kita," ujar Muzani.
"Bahwa cara menegakkan Pancasila, cara mengibarkan merah putih ada perbedaan, kita harus mengajak mereka untuk dialog, musyawarah," imbuh Wakil Ketua MPR itu.
Satukan Kekuatan Bangsa
Muzani pun percaya bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tujuan yang mulia yaitu merekatkan semua kekuatan bangsa yang ada sekarang ini.
"Karena saya percaya pemerintah yang sekarang Pak Jokowi harus menjadikan ini sebagai sebuah tujuan bersama menyatukan kekuatan bangsa dari manapun untuk bersama-sama membangun kekuatan bangsa," ucapnya.
Lebih lanjut, terkait dengan janji Ketua Umum Partai Gerindra untuk memulangkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab dari Mekkah, Muzani tidak menjawab dengan pasti. Namun dia memastikan pada saatnya nanti Rizieq pasti akan pulang ke Tanah Air.
"Habib Rizieq pada waktunya nanti akan pulang," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Facrul Razi telah memastikan FPI adalah ormas yang Pancasilais. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji istilah khilafah islamiah di dalam AD/ART ormas FPI. Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, sampai saat ini pemerintah belum bisa menerbitkan izin perpanjangan SKT ormas FPI.
(mdk/eko)