Sekjen PKS sebut KPU tak bisa sama ratakan penerapan Sipol di pusat & daerah

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang mulai diterapkan KPU tak bisa disamaratakan untuk semua daerah di Indonesia. Sebab ada juga daerah-daerah yang jaringan atau koneksi internetnya tak selancar di kota-kota besar. Termasuk juga masih ada daerah yang listriknya sering mati atau byarpet.

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang mulai diterapkan KPU tak bisa disamaratakan untuk semua daerah di Indonesia. Sebab ada juga daerah-daerah yang jaringan atau koneksi internetnya tak selancar di kota-kota besar. Termasuk juga masih ada daerah yang listriknya sering mati atau byarpet.

Demikian disampaikan Sekjen PKS, Mustafa Kamal di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).

"Kan ada daerah-daerah yang blank spot dan listriknya sering byarpet sehingga tidak bisa disamakan perlakuannya dengan saudara-saudara kita di pusat-pusat kota, utamanya di Pulau Jawa yang sinyalnya relatif kuat dan stabil listriknya," terangnya.

Tidak tersedianya sarana yang memadai akan mengganggu proses input data dari pengurus parpol di daerah. Persoalan ini kata Mustafa harus dilihat secara bijak oleh KPU. Membangun sistem tak hanya soal perangkat lunak, tapi juga jaringannya.

"Ada ketimpangan wilayah di Indonesia yang faktanya masih terjadi. Sistem itu sudah cukup bagus dan harus ada jaminan dari KPU agar tidak terjadi gangguan dari luar dan dalam," jelasnya.

PKS kata Mustafa juga berkomitmen membangun basis data partainya melalui pendekatan teknologi. "Kita juga akan melakukan inovasi-inovasi karena parpol yang berkembang di masa datang harus menyiapkan diri menggunakan platform digital partainya," pungkasnya.

Baca juga:
Pimpinan Komisi II sebut Sipol buat memudahkan, tak perlu ditulis di UU
PKS daftar ke KPU diiringi lantunan shalawat
PDIP lengkapi berkas pendaftaran ke KPU
Tiga partai politik daftar peserta Pemilu ke KPU
PDIP, Perindo, PSI dan NasDem telah serahkan berkas di KPU Bandung