LIVE

BNPT sebut ada 4 kriteria website radikal

Normalisasi segera dilakukan setelah konten-konten negatif dibuang pemilik situs.

Kominfo blokir situs Islam

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mempunyai penilaian kriteria situs yang melakukan radikalisme. Juru bicara BNPT Irfan Idris mengatakan pemblokiran situs radikal kepada Kemenkominfo sudah dilakukan analisa dan investigasi.

"Ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Takfiri (mengkafirkan orang lain), mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung ISIS. Serta memaknai jihad terbatas," kata Irfan Idris di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (31/3).

Sementara di kesempatan yang sama, staf ahli bidang komunikasi dan media massa Henri Subiakto mengatakan, bahwa ada tiga kriteria pemblokiran situs yang diminta oleh BNPT. Pemblokiran itu sudah mematuhi aturan perundang-undangan.

"Sudah dianalisa oleh lembaga yang mengajukan, domain yang digunakan bukan domain Indonesia. Ketiga dapat dipulihkan kembali jika sudah tidak mengandung konten negatif dan mengikuti perundang-undangan yang berlaku," ujar Henri.

Kendati demikian, dia menambahkan ada permohonan normalisasi dari situs-situs yang diblokir. "Ada tujuh situs yang akan dinormalkan kembali yakni, AQLislamiccanter, almustaqbal, arrahmah, panjimas, hidayatullah, salam-online dan gemaislam," tutupnya.

(mdk/tyo)
Bantah Ada Titipan, Polda NTT Tegaskan Seleksi Akpol Diawasi Ketat

Polisi menegaskan semua proses pendaftaran bersifat terbuka sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Lolos Seleksi Akpol
BNPT Fokus Lindungi Anak-Anak hingga Perempuan dari Paham Radikalisme

Anak-anak harus dilindungi dari ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme

BNPT
Temuan BNPT: Budaya Patriaki Beri Andil Penyebaran Paham Radikal pada Perempuan

Budaya patriaki memiliki andil cukup besar dalam penyebaran paham radikal pada kaum perempuan.

Radikalisme
Temuan BNPT: Budaya Patriaki Beri Andil Penyebaran Paham Radikal pada Perempuan

Budaya patriaki memiliki andil cukup besar dalam penyebaran paham radikal pada kaum perempuan.

Radikalisme
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

IKN
Anak Jadi Sasaran Paham Radikalisme, BNPT: Karena Mudah Dipengaruhi

Bangbang menegaskan, BNPT terus mendukung kaderisasi kepemimpinan yang menyasar perempuan dan anak sebagai upaya perdamaian

Radikalisme
3 Fakta RT dan RW Kunci Efektif Tangkal Paham Radikal dan Terorisme di Kota Madiun, Begini Penjelasan BNPT

Pemkot Madiun disarankan memiliki penguatan pencegahan paham radikal dan terorisme demi keamanan kota tersebut

Terorisme
Cara Pindah TPS Pemilu 2024, Diperpanjang hingga 7 Februari dengan Kriteria Tertentu

Dengan batas waktu pindah TPS yang diperpanjang hingga 7 Februari bagi pemilih dengan kriteria khusus, mereka yang sedang jauh dari asal tetap memiliki haknya.

pindah tps
PBNU: Moderasi Beragama Tekankan Sikap Toleran dan Menolak Segala Bentuk Kekerasan

Moderasi beragama menjadi solusi untuk bagi anak muda agar tidak terjerumus radikal-terorisme

Terorisme
Kepala BRIN Blak-blakan Alasan Pendidikan CPNS di Lembaganya Minimun S-3

"Periset di BRIN saat ini ini minimal kualifikasinya S-3. Mengapa begitu? karena kita mengikuti standar global," katanya

CPNS
Jenderal TNI Angkat Bicara Bongkar Fakta di Balik Pria Berbaret Merah Kopassus Jadi Pesakitan

Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi angkat bicara soal terdakwa kasus dugaan penipuan yang mengaku sebagai anggota TNI aktif.

Kristomei Sianturi
Marak Kasus KDRT, Rieke 'Oneng' Gemas Sudah Dibantu 'Eh Malah Balikan Lagi Sama Lakinya'

Politisi Rieke DIah Pitaloka bahas soal korban KDRT yang memutuskan kembali ke pasangannya.

Rieke Diah Pitaloka
Duduk Perkara Polantas & Anggota TNI di NTT Ribut di Jalan, Pemicunya Bisikan 'Saya Anggota'

Anggota Kodim 1621/TTS berinisial JT dan anggota Sat Lantas Polres TTS berinisial H terlibat salah paham.

Polantas