Sentilan pedas ke Jokowi pasca demo Ahok

PBNU: Tidak tepat menstigma aksi 4 November ditunggangi

Pasca demo Ahok tanggal 4 November 2016 di depan Istana Merdeka, Presiden Jokowi menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya menyampaikan tiga poin penting kepada Presiden Jokowi terkait demonstrasi tersebut.

"Mencermati perkembangan situasi saatnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pertama, bagian dari cara berdemokrasi yang beradab dan niat yang tulus untuk meluruskan etika kepemimpinan kami mengapresiasi aksi damai tanggal 4 November 2016," ujar Said di PBNU, Jalan Kramat Raya No 164, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/11).

Menurut Said, hakekat kepemimpinan adalah teladan yang baik Uswatun Hasanah. Pemimpin tidak boleh berujar kalimat kotor yang menimbulkan kontroversi bahkan melahirkan perpecahan antar kita.

"Pepatah mengatakan keselamatan seseorang adalah dengan menjaga lisannya. Sekarang saatnya bagi kita untuk memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathoniyah secara Islam dan kebangsaan bahkan ukhuwah insaniyah bersama-sama umat manusia tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi 4 November ditunggangi kelompok-kelompok tertentu lebih bijaksana bagi semua pihak hendaknya mengambil pelajaran dari aksi tersebut," jelasnya.

Koalisi partai pendukung Jokowi mulai retak

Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan aksi 4 November berpotensi membuat peta politik di pemerintahan berubah. Potensi perubahan peta politik itu, katanya, tergambar dari perbedaan sikap tiga partai pendukung pemerintah, yakni PAN, PPP, PKB dengan Jokowi soal penanganan demo 4 November.

Ray menyebut ketiga partai itu menunjukkan sikap layaknya oposisi seperti Demokrat. Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok menimbulkan efek ke kancah politik di Indonesia.

"Pak Jokowi vs Pak SBY, petanya nih. Yang memang itu semua terlihat secara formal sejumlah partai ke Pak Jokowi tapi sudah terlihat berbeda. PKB, PPP, PAN partai-partai yang berkoalisi dengan partai pendukung Presiden PDIP dan seterusnya," kata Ray di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta, Senin (7/11).

Sinyal keretakan di partai pendukung pemerintah juga terlihat dari sikap politik di Pilgub DKI 2017. PAN, PKB dan PPP telah bergabung dengan Demokrat membentuk poros Cikeas dan mengusung calon bersama, Agus Harimurti-Slyviana Murni.

"Mereka dipersatukan dalam mencalonkan calon. Lihat peta politik yang berubah. Peta-peta politik secara faktual berubah meski secara formal tetap berkoalisi," tegasnya.

Demokrat sebut Jokowi bisa dilengserkan soal tuduhan aktor politik

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal adanya dalang yang menunggangi aksi akbar ormas keagamaan 4 November menuai reaksi dari elite parpol. Desakan agar Jokowi tidak asal 'bunyi' soal siapa aktor yang dimaksud pun mulai bermunculan.

"Nanti kalau tokoh yang dimaksud tidak terbukti di pengadilan itu bisa berarti Pak Jokowi bisa di katakan mencemarkan nama baik dan kalau itu terjadi bisa masuk di pasal impeachment," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11).

Pasal pemakzulan yang dimaksud adalah apabila Jokowi tak mampu membuktikan ada aktor politik dalang demo 4 November. Jokowi kemudian dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.

PBNU nilai pemerintah lamban

Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengapresiasi demo Ahok tanggal 4 November 2016 secara umum berlangsung damai. Namun, PBNU menilai pemerintah lamban dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya.

"PBNU mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif," kata Said.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, PBNU mengimbau agar bersatu padu senantiasa membangun ukhuwah dalam memperkokoh ikatan kebangsaan. Aksi unjuk rasa 4 november 2016 diharapkan menjadi pelajaran paling berharga untuk membangun bangsa Indonesia.

"Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran yang paling berharga bagi kita sebagai bangsa sehingga tidak terulang di kemudian hari," tandasnya.