Sepanjang 2018, KY Terima Ribuan Laporan Masyarakat terkait Perilaku Hakim
Komisi Yudisial (KY) merilis laporan masyarakat terkait perilaku hakim sepanjang 2018. KY mencatat, jumlah laporan yang diterima baik secara langsung maupun melalui pelaporan daring mencapai 1.719.
Komisi Yudisial (KY) merilis laporan masyarakat terkait perilaku hakim sepanjang 2018. KY mencatat, jumlah laporan yang diterima baik secara langsung maupun melalui pelaporan daring mencapai 1.719.
Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan penghubung KY sebanyak 1.106 laporan, laporan dengan mendatangi KY sebanyak 329 laporan, daring sebanyak 188 laporan, dan melalui bagian informasi sebanyak 96 laporan. Demikian disampaikan Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus di Kantor KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (31/12).
-
Bagaimana cara Komisi Yudisial menindaklanjuti isu skenario tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan ini antara lain adalah keputusan dan interpretasi hukum yang diambil oleh hakim PN Jakpus. KY melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek perilaku hakim yang terkait.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju? Pasangan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini menjalani tes kesehatan sebagai syarat bakal cagub dan bakal cawagub Jakarta.
-
Apa yang dijelaskan oleh KY kepada Komisi III DPR tentang seleksi calon hakim agung? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Siapa yang mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Taman Impian Jaya Ancol? Surat pengunduran diri itu ia kirimkan ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada awal Januari 2023.
Jaja menyampaikan, laporan terbanyak berasal dari 10 provinsi. Provinsi terbanyak yaitu DKI Jakarta (311 laporan), kemudian disusul Jawa Timur (212 laporan), Sumatera Utara (162 laporan), Jawa Barat (159 laporan), Jawa Tengah (120 laporan), Sumatera Selatan (76 laporan), Sulawesi Selatan (72 laporan), Riau (65 laporan), Sulawesi Utara (46 laporan), dan Banten (46 laporan).
"Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan, telah memenuhi syarat administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi. Pada periode ini, KY mengatakan laporan yang memenuhi persyaratan sebanyak 412 laporan masyarakat," jelas Jaja.
Jaja mengatakan masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY yaitu sebanyak 782 laporan. Sedangkan terkait perkara pidana sebanyak 506 laporan. Data ini, kata Jaja, menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkata yang tinggi dan sensitif.
"Perkara lainnya adalah tata usaha negara sebanyak 120 laporan, agama sebanyak 83 laporan, dan tindak pidana korupsi sebanyak 76 laporan," sebutnya.
"Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan, jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi yaitu sebanyak 1.245 laporan. Kemudian berturut-turut yaitu Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 114 laporan, Mahkamah Agung sebanyak 107 laporan, Peradilan Agama sebanyak 97 laporan, dan Tipikor sebanyak 51 laporan," lanjutnya.
Jaja mengatakan mulai 2018 KY telah meluncurkan situs web Pelaporan Online Perilaku Hakim dalam rangka memudahkan publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Laporan daring ini berisi tata cara pelaporan, syarat, peraturan KEPPH, alur penanganan laporan, dan menu layanan pelaporan daring perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH.
Laporan tahun 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Anggota KY, Sukma Violetta menyebutkan tahun lalu jumlah laporan yang masuk sebanyak 1.478. Dari laporan tersebut, yang diusulkan dikenai sanksi oleh Mahkamah Agung sebanyak 33 hakim. Sementara untuk tahun ini, yang diusulkan terkena sanksi meningkat menjadi 63 hakim.
Baca juga:
MA Dinilai Kriminalisasi Jubir KY, PN Medan Didemo
Ada Tugas, Ketua KY Jadwal Ulang Pemeriksaan Soal Laporan 64 Hakim MA
Jubir Dipolisikan 64 Hakim MA, Ketua KY Datangi Polda Metro
Pengacara: Kasus Jubir KY Masuk Sengketa Pers, Pelapor Tak Mewakili MA
OTT KPK di PN Jaksel, KY Klaim Sudah Kantongi Nama Hakim Nakal
Jubir KY Penuhi Panggilan Polda Metro Soal Pelaporan 64 Hakim MA