Sidang Munarman Memanas, JPU & Kuasa Hukum Debat soal Maklumat FPI Tentang ISIS

Menanggapi pernyataan soal isi poin lima Maklumat FPI tentang ISIS, A menjelaskan bahwa kalimat penutupan soal pegangan bagi anggota FPI bukanlah sebuah instruksi yang harus dilaksanakan.

"Artinya ini hanya berupa pengumuman aja. Menjadi pegangan jadi bukan suatu instruksi yang harus dilakukan seperti juga menginstruksikan kelaskaran kalau di zaman FPI itu untuk berangkat ke daerah bencana itu diinstruksikan," beber A.

Pasalnya, A menilai jika poin lima yang dimaksud dalam Maklumat FPI tersebut tidak bisa dikaitkan dengan dukungan terhadap ISIS. Lantaran tidak ada kata "Dukungan" tertulis di dalam poin tersebut.

Menurutnya, sosok Syeikh Muhammad Al-Jaulani sebagai pimpinan Al-Qaeda di Syria maupun Pasukan Syeikh Abu Bakar Al-Baghdadi ditujukan untuk merespon seruan pimpinan Al-Qaidah Syeikh Aiman Az-Zhowahiri.

"Jadi kami menganggap mereka ini jihad, panggung jihad bagian kelompok jihad di sana itu untuk bersatu itu aja. Jadi menyerukan persatuan menyoroti peristiwa di Syiria yang luar biasa," jelasnya.

A lantas menjelaskan konteks poin lima dalam Maklumat tersebut untuk menyikapi serangan yang terjadi di Syria dimana tempat ibadah, umat islam, mesjid, kemudian ada ulama banyak yang jadi korban akibat perang.

"Jadi kami meminta bersatu lah jangan sampai mereka saling bertikai saling membunuh kira-kira seperti itu. Itu arahnya persatuan, bukan mendukung ISIS. Jadi kalau mendukung ISIS harus disebut kalimat disitu," ujarnya.

"Baik, sebenarnya kami tidak mengatakan tentang isis, tetapi terkait Abu Bakar Al-Baghdadi itu siapa?" tanya JPU.

"Saya tidak tahu, hanya belakang saja diomongin sebagai khalifah pas lagi ramai itu mulai diberitakan tahun 2015. Yang dia mengaku dirinya sebagai khalifah. Mengaku seolah-olah sebagai pimpinan umat Islam," jawab A.

Tanggapan Penasehat Hukum Usai Sidang

Usai persidangan, Anggota Tim Penasehat Hukum Munarman, Aziz Yanuar menjelaskan bahwa perdebatan di dalam persidangan tadi menyoal cecaran pertanyaan dari JPU yang menyebut kalau FPI mendukung ISI.

"Jelas kan, sudah pada baca kan maklumatnya? Mendukung bersatu, jangan ribut. Ada di situ. Jadi sebenarnya itu Bahasa Indonesia tidak membutuhkan penafsiran apapun, bisa disimak itu," sebut Azis.

"Tidak ada kata-kata ISIS, mendukung ISIS. Kan poin lima mendukung ISIS, apa ada? Apakah ada fpi mendukung isis? Tidak ada," lanjut Azis.

Menurutnya, Maklumat pada poin lima mengartikan sikap FPI yang mendukung untuk dilakukannya rekonsiliasi atau titik temu penyelesaian atas konflik yang terjadi menyusul kemunculan ISIS.

"FPI mendukung rekonsiliasi, kurang lebih seperti itu, maksudnya jelas. Makanya saya katakan, ketika ada memframing seperti itu, kami luruskan (bukan mendukung ISIS)," ujar Azis.

Berikut isi dokumen asli isi Maklumat FPI yang memuat lima poin tentang ISIS yang ditandatangani Ketua Umum Al Habib Muchsin Ahmad Alatas selaku ketua umum dan diterbitkan pada 8 Agustus 2014.

MAKLUMAT FPI tentang ISIS

Sehubungan dengan polemik tentang ISIS (Islamic State of Iraq and Sham) yang telah mendeklarasikan KHILAFAH ISLAMIYYAH dan telah menimbulkan pro kontra di seluruh belahan Dunia, tak terkecuali Indonesia, maka Dewan Pimpinan Pusat -Front Pembela Islam di Jakarta telah melakukan kajian Komprehensif terhadap semua Data Primer dan Sekunder terkait ISIS, baik data yang positif maupun negatif, agar bisa mengambil kesimpulan yang objektif, jujur dan adil

Demi mencari Ridho Allah SWT dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, serta memelihara keutuhan NKRI, maka FPI menyerukan seluruh komponen bangsa, khususnya MPR RI dan DPR RI serta DPD RI, teristimewanya Pemerintah RI dan segenap jajaran penegak hukumnya, Sipil dan TNI/POLRI, agar cerdas, cermat dan teliti, serta waspada dan hati-hati, dalam menyerap dan menyikapi setiap issue TERORISME dan TERORISASI, serta propaganda ANTI ISLAM yang dilancarkan oleh Media Global maupun Lokal, sehingga tidak terjebak atau pun terperangkap permainan Intelijen Internasional dalam politik adu domba yang menyebabkan DISINTEGRASI bangsa.

Karenanya, mengacu kepada VISI MISI FPI sejak didirikan pada 17 Agustus 1998, yaitu Penerapan Syariah Islam dan Penegakkan Khilafah Islamiyah melalui jalan Da'wah, Hisbah dan Jihad sesuai Manhaj Nubuwwah, maka dengan ini FPI menyatakan sikap sebagai berikut :

1. FPI tetap ISTIQOMAH dalam perjuangan Penerapan Syariat Islam secara Kaaffah di NKRI melalui koridor syar'i dan konstitusi.

2 FPI tetap SETIA mendukung segenap Gerakan Jihad Islam di seluruh dunia dalam melawan segala bentuk KEZALIMAN Hegemony Global (NEW IMPERIALISME) untuk menuju terbentuknya Khilafah Islamiyyah 'Alamiyyah sesuai Manhaj Nubuwwah.

3. FPI menolak keras segala bentuk peperangan dan kekerasan SEKTARIAN antar sesama muslim yang disebabkan karena perbedaan madzhab yang tidak berakar pada masalah USHULUDDIN dengan mengatas-namakan JIHAD.

4. FPI menyerukan SELURUH Gerakan Jihad Islam agar bersatu dan bahu membahu dalam melaksanakan JIHAD yang SYAR'I tanpa membunuh atau menganiaya WARGA SIPIL yang tidak terlibat dalam peperangan, apa pun
mazhab dan agamanya.

5. FPI mendukung SERUAN dan NASIHAT Pimpinan Al-Qaidah Syeikh Aiman Az-Zhowahiri bahwa seluruh komponen ihad Al-Qaidah baik Pasukan Syeikh Muhammad Al-Jaulani di Syria mau pun Pasukan Syeikh Abu Bakar Al-Baghdadi di Iraq, serta komponen Jihad Al-Qaidah lainnya agar bersatu dan bersaudara dengan segenap Mujahidin Islam di seluruh Dunia untuk melanjutkan Jihad di Syria, Iraq, Palestina dan negeri-negeri Islam lainnya yang tertindas

Demikian Maklumat FPI ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi seluruh pengurus, aktivis, laskar, anggota dan simpatisan FPI di seluruh Dunia.