Sidang Nurdin Abdullah, Pengusaha Mengaku Tak Diminta Imbalan Meski Izin Dipermudah
Dalam sidang Penasihat hukum Nurdin Abdullah menghadirkan tiga saksi meringankan, yakni Komisaris PT Vale Indonesia, Nicholas Kanter, Warga Pulau Lae-lae Alwin Hagi, dan Pengurus Masjid Ikhtiar Perdos Unhas, Syafruddin Syarif.
Sidang dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Rabu (27/10).
Dalam sidang Penasihat hukum Nurdin Abdullah menghadirkan tiga saksi meringankan, yakni Komisaris PT Vale Indonesia, Nicholas Kanter, Warga Pulau Lae-lae Alwin Hagi, dan Pengurus Masjid Ikhtiar Perdos Unhas, Syafruddin Syarif.
-
Kapan Mohammad Nasroen menjadi Gubernur Sumatra Tengah? Mengutip beberapa sumber, Nasroen terpilih menjadi anggota DPRS delegasi Sumatra Barat dan ditunjuk menjadi gubernur pertama dan termuda Sumatra Tengah pada tahun 1947.
-
Bagaimana Nurul Ghufron merasa dirugikan oleh Dewan Pengawas KPK? "Sebelum diperiksa sudah diberitakan, dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit," Ghufron menandaskan.
-
Bagaimana Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi kepada Nurul Ghufron? Dewas KPK kemudian menyatakan memberikan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama enam bulan.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang menjadi dasar gugatan Nurul Ghufron terhadap Dewas KPK? Dewas KPK Ngaku Sudah Antispasi Gugatan Nurul Ghufron di PTUN, Malah Kecolongan Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya. Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah. Sebab peristiwa itu sudah terjadi satu tahun lebih baru diusut Dewas KPK.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Komisaris PT Vale Indonesia, Nicholas Kanter banyak menerangkan terkait perusahaannya yang bergerak di bidang tambang nikel melakukan investasi di Provinsi Sulsel pada masa pemerintahan Nurdin Abdullah. Nilai investasinya sebesar 150 Juta USD tiap tahunnya.
"Kami sudah beroperasi lebih 55 tahun. Mengenai jumlah investasi, kisaran yang harus dikeluarkan setiap tahun adalah USD 150 juta. Ada juga dana lain untuk pengembangan," ujarnya melalui virtual.
Nicholas juga menjelaskan bagusnya iklim investasi yang ada di Pemerintah Provinsi Sulsel. Menurutnya Niko, Nurdin Abdullah sejak menjabat sebagai Gubernur Sulsel memberikan kemudahan di berbagai aspek.
"Kalau saya bandingkan dalam kurung waktu yang lebih singkat, kami mendapat berbagai kemudahan. Kualitas pelayanan juga lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya," bebernya.
Ia bercerita, dirinya pernah melakukan pertemuan dengan Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel. Pada saat itu, ia berharap mendapat bantuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Nurdin Abdullah.
"Sebelum dapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, kami harus ada izin gubernur. Izin perpanjangan memang proses berbelit-belit. Hal itulah yang kami minta bantuan dari gubernur. Prosesnya sangat cepat kalau dibandingkan dengan pengurusan yang pernah saya alami," bebernya.
Meski mendapat kemudahan, Niko mengaku tidak pernah memberikan apapun kepada Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah juga tidak pernah meminta-minta.
"Saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun untuk Pak Nurdin, karena di perusahaan kami tidak bisa mengeluarkan uang tanpa transparansi. Jadi saya sama sekali tidak pernah keluarkan biaya apapun," tegasnya.
Sementara Penasihat Hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis pun melontarkan pertanyaan kepada saksi untuk mempertegas soal perizinan investasi di Sulsel. Arman juga mempertanyakan apakah PT Vale Indonesia pernah dimintai dana operasional oleh Nurdin Abdullah untuk memuluskan perizinan.
"Tadi di persidangan saya tanyakan ke Pak Niko selama PT Vale berinvestasi di Sulsel, apakah pernah ada permintaan dana operasional atau bantuan seperti dalam dakwaan," ucapnya.
Baca juga:
Kuasa Hukum Nilai Bukti dan Keterangan Belum Kuat Nurdin Abdullah Terlibat Suap
Tak Cuma Proyek Jalan, Nurdin Abdullah Arahkan Pengusaha Menang Tender Talas Jepang
Sidang Pekan Depan, Nurdin Abdullah Siapkan Empat Saksi Meringankan
Mantan Kacab Bank Mandiri Langsung Bakar Buku Rekening Usai OTT Nurdin Abdullah
JPU Sebut Anak Nurdin Abdullah Beli 2 Jetski dan Mesin Kapal dari Uang Suap
Sidang Nurdin Abdullah, Saksi Sebut Tak Ada Intervensi dalam Pendanaan Masjid Pucak