Simposium anti-PKI digelar karena resah film berbau kiri bermunculan
Acara simposium tandingan ini akan dihelat tanggal 1-2 Juni di Balai Kartini, Jakarta Selatan.
Seolah ingin menandingi, sejumlah ormas anti-PKI mengaku kecewa atas hasil simposium korban tragedi 1965 yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu. Ketua Pelaksana Simposium anti-PKI, Letjen Purn TNI, Kiki Syahnakri, menilai simposium di Aryaduta bukanlah rekonsiliasi malah memicu lahirnya kembali PKI.
"Saya sangat setuju rekonsiliasi. Tapi kalau itu tujuannya (membangkitkan PKI) harus jalan bersama-sama (membawa serta Simposium yang akan diadakan). Kami sampaikan ide berupa TOR, tapi ditolak," ujar Kiki saat membuka simposium bertema 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain' di Aula Gedung Dewan Dakwah Indonesia, Jalan Kramat Raya No 45, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Senin (30/5).
Dia mengaku kegiatan ini lahir karena dirinya bersama sejumlah orang khawatir simbol-simbol PKI kembali bermunculan.
"Kebangkitan PKI bukan hanya wacana. Ditandai peredaran buku komunisme, atribut PKI, festival belok kiri, kemudian simposium yang berisi LSM kiri semua," tegasnya.
Dia juga mencurigai kemunculan film Senyap, Jagal, Pulau Buru sebagai dalang kebangkitan PKI.
"Kami gelisah, mereka menyisir anak muda. Membuat rekayasa video (pembunuhan massal) yang dilakukan oleh TNI dan ormas Islam, seperti Senyap yang di YouTube itu. Jadi kalau ada yang dibilang PKI tidak akan bangkit, itu naif," katanya.
"Mungkin salah satunya mengharuskan ada lagi PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)," sambungnya.
Acara simposium tandingan ini akan dihelat tanggal 1-2 Juni di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Namun dia berdalih, simposium ini bukan menandingi simposium Aryaduta.
"Kita didukung pemerintah, sudah koordinasi dengan TNI dan Polri, mereka diam aja, berarti menyetujui (simposium), Pak Menhan (Ryamizard Ryacudu) juga bakal membuka acara ini dan mendukung penuh secara moril," pungkasnya.
Baca juga:
Luhut naik pitam didesak ungkap kasus 65
Pemerintah diminta tegas terhadap peradilan rakyat kasus 65?
JK sebut RI bakal cueki hasil pengadilan HAM soal 65 di Belanda
'IPT 65 di Belanda wujud freedom of expression sekelompok orang'
Pegiat HAM tegaskan bawa kasus 65 ke Belanda buat perhatian dunia
Pegiat HAM sindir pemerintah abaikan pengadilan HAM 65
Panitia IPT sebut ongkos gelar sidang di Belanda hasil iuran
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).