Soal reklamasi Teluk Jakarta dinilai perlu ada penyesuaian kebijakan

Soal reklamasi Teluk Jakarta dinilai perlu ada penyesuaian kebijakan. Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said menilai Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan mampu mencari solusi terkait kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyentil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan soal proyek reklamasi yang akan dihentikan. Luhut meminta Anies bertanggung jawab jika Jakarta tenggelam akibat dihentikannya proyek tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said menilai Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan mampu mencari solusi terkait kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, hingga kini masih terjadi tidak kesepahaman antara pemerintah pusat dengan provinsi DKI.

"Pak Anies kan mantan menteri di kabinet. Jadi, pasti punya peluang lebih leluasa berdialog dengan pemerintah pusat," ujar Sudirman, Kamis (18/5).

Sementara itu, Pakar Teknologi Lingkungan Firdaus Ali menilai Luhut bermaksud meminta Anies untuk menyesuaikan kebijakannya yang baru dengan yang sudah ada.

"Maksud Pak Luhut tentunya agar pemerintah daerah bisa menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah sejak jauh hari melihat pentingnya reklamasi di pantura Jakarta," jelas Firdaus Ali.

Firdaus Ali mengatakan, pemerintah sudah sejak dekade sembilan puluhan merencanakan revitalisasi dan pengembangan kawasan pantai utara Jakarta. "Pemerintah pusat tentunya tidak ingin proyek ini tertunda atau terhenti karena perbedaan pandangan dengan pelaksana di daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur DKI," jelas Firdaus.

Menurut Firdaus Ali, permasalahan ibu kota multidimensi. "Tak hanya ancaman banjir seperti yang Pak Luhut katakan. Masih ada yang lain, seperti problem kependudukan, daya dukung lingkungan, masalah ketimpangan kualitas wilayah, termasuk kualitas Teluk Jakarta yang terus menurun," ujarnya.

Reklamasi, kata Firdaus, bagi ibu kota sangat penting dan urgen. "Sejak Keppres ditandatangani tahun 1995, hingga saat baru sebagian kecil yang terwujud."

Firdaus berharap, kekhawatiran Menteri Luhut dapat teratasi segera setelah gubernur baru dilantik. Ia optimis pada akhirnya Pemprov DKI akan memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat yang sedang mencari solusi tepat dan cepat untuk Ibukota yang berkembang sangat pesat.

"Melihat problematikanya, saya cukup yakin Pemimpin baru Jakarta akan menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat untuk melanjutkan reklamasi."