Sohibul: Mereka yang radikal, kalau sudah masuk PKS jadi moderat
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menerima 13 duta besar perwakilan negara Uni Eropa di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26/6). Dalam pertemuan itu, salah satunya membahas pandangan PKS tentang terorisme
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menerima 13 duta besar perwakilan negara Uni Eropa di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26/6). Dalam pertemuan itu, salah satunya membahas pandangan PKS tentang terorisme.
Sohibul pun lantang mengatakan bahwa pihaknya mengutuk paham terorisme. PKS sendiri adalah kanal moderasi. maka dari itu, jika masuk PKS, para korban yang sudah terlanjur radikal bisa menjadi moderat kembali.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
"Mereka (perwakilan Uni Eropa) juga bicarakan sikap PKS dan terorisme. Kami berulang kali tekankan PKS mengutuk semua itu. Saya katakan di depan mereka, PKS ini justru adalah kanal moderasi. Mereka yang punya kecenderungan radikal, kalau sudah masuk PKS jadi moderat. Jadi jangan khawatir dengan sikap PKS. PKS konsisten dengan itu semua," kata Sohibul di DPP PKS.
Sohibul bercerita, dirinya menyesalkan ada pelajaran anak TK disebut sebagai bibit radikalisme yakni tepuk tangan anak sholeh. Dia menginginkan perlu ada pemahaman bersama dari berbagai pihak tentang makna dari kata radikal.
"Di sini kita perlu duduk bareng, misalnya, mohon maaf, kami nggak habis pikir ada yang melihat pelajaran TK untuk baca Alquran untuk belajar doa dan ada tepuk anak saleh itu dianggap sebagai benih-benih radikalisme. Yang seperti ini menyakitkan sekali, bagaimana kita mengajarkan hal basic di dalam Islam tapi dikatakan benih radikal. Jadi saya kira kita harus duduk bareng bicara itu," ucapnya.
PKS pun mengajak seluruh elemen masyarakat duduk bersama, meluruskan yang disebut radikal itu seperti apa. Jika seluruh pihak tidak meluruskan, Sohibul menyebut akan terjebak terus pada posisi oposisi linier.
"Lo di sana, gua di sini. Ini saya pikir tidak baik bagi bangsa dan negara," ujarnya.
Baca juga:
Usai SBY, Presiden PKS Sohibul Iman akan bertemu Jusuf Kalla malam ini
Bertemu 13 Dubes negara Uni Eropa, PKS bahas radikalisme hingga kelapa sawit
Fahri Hamzah batal cabut laporan, Polda Metro lanjut selidiki kasus Presiden PKS
PKS puji langkah pemerintah tetapkan 27 Juni sebagai hari libur nasional
PKS makin ugal-ugalan, alasan Fahri batal cabut laporan terhadap Sohibul Iman