Sri Mulyani, Perempuan yang Selalu Dipercaya Jadi Menteri Sejak Era SBY Hingga Jokowi

Jabat Menteri di era SBY-JK 2004-2009

Sri Mulyani Indrawati pernah menduduki posisi menteri di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla 2004-2009. Saat itu, Sri Mulyani awalnya didaulat menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (BPN/Bapenas).

Namun posisi itu hanya didudukinya selama satu tahun saja. Pada 2005, saat terjadi perombakan kabinet, Presiden SBY memindahkan posisinya menjadi Menteri Keuangan.

Kemudian, sejak tahun 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Jabat Menteri di era SBY-Boediono

Presiden SBY kemudian kembali terpilih di Pilpres 2009. Sri Mulyani lantas kembali ditunjuk menjadi menteri di kabinet SBY-Boediono. Dia ditunjuk menjadi Menteri Keuangan.

Tahun 2009 ekonomi Indonesia tumbuh 4,5% di saat banyak negara-negara di dunia mengalami kemunduran. Indonesia adalah satu dari tiga negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 4% pada tahun 2009 disamping China dan India.

Di bawah pengawasannya pemerintah berencana meningkatkan angka pembayar pajak penghasilan dari 4,35 juta orang hingga sebesar 16 juta di lima tahun terakhir. Penerimaan pajak tumbuh dari sekitar 20% setiap tahun hingga lebih dari Rp 600 trilliun pada tahun 2010.

Namun, gejolak politik yang terjadi mengakibatkan Sri Mulyani memilih mundur dari jabatannya pada 2010. Sri Mulyani lantas digantikan oleh Agus Martowardojo. Pada kuliah umum tentang "Kebijakan Publik dan Etika Publik" di Ritz-Carlton, Sri Mulyani mengutarakan alasan pengunduran dirinya. Dia juga tidak merasa kalah dengan mengundurkan diri.

"Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam situasi politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat dominan," katanya.

Jabat Menteri di era Jokowi-JK

Pikiran dan tenaga Sri Mulyani kembali dibutuhkan setelah pergantian presiden. Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk kembali menjadi Menteri Keuangan.

Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Jokowi.

Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3 persen menjadi 2,5 persen dari PDB.

Dia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.[39]

Di era Sri Mulyani, Pemerintah Pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2016 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jabat Menteri di era Jokowi-Maruf Amin

Sri Mulyani dipastikan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Jokowi-Ma'ruf Amin. Usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara pagi ini, Sri Mulyani mengakui diminta kembali menjadi Menkeu oleh Presiden Jokowi.

"Beliau (Presiden Jokowi) menugaskan saya untuk menjadi menteri keuangan," kata Sri Mulyani usai bertemu Jokowi di Istana, Selasa (22/10).

"Beliau minta khusus untuk saya boleh menyebutkan posisinya," katanya.