Subsidi BBM Dialihkan, Jokowi Beri BLT Kepada 16 Juta Pekerja Sebesar Rp600 Ribu
Pekerja yang menerima BLT bergaji Rp3,5 juta per bulan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pemberian bantalan sosial tambahan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi tambahan itu kan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia.
"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama, 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM besar Rp12,4 Triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Bagaimana Pertamina akan meningkatkan kualitas BBM Pertalite? Pertamina akan mengeluarkan Pertamax Green 92, dengan mencampur Pertalite dgn Ethanol 7 persen.
-
Mengapa Pertamina ingin meningkatkan kualitas BBM Subsidi? Pertamina pernah menjalankan Program Langit Biru dengan menaikkan (kadar oktan) BBM Subsidi dari RON 88 ke RON 90.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
Sri Mulyani menyebut, BLT itu akan dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebanyak Rp 150.000 selama 4 kali. Namun, penyalurannya dilakukan selama 2 termin. BLT itu akan dikirim melalui kantor pos seluruh Indonesia.
"Jadi dalam hal ini akan membayarkannya dua kali yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," kata Ani sapaan akrabnya.
Ani melanjutkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Mereka akan diberi bantuan sebesar Rp600 ribu sebanyak sekali.
"Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar Rp9,6 Triliun," ucap dia.
Pemerintah Alihkan Subsidi BBM untuk BLT Rp12,4 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan, pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Pemberian bantuan sosial (bansos) ini dimaksudkan guna menjaga daya beli konsumsi masyarakat, di tengah isu kenaikan harga BBM subsidi.
"Kami baru saja bahas dengan presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini untuk tingkatkan daya beli dalam beberapa waktu terakhir," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (29/8).
Sri Mulyani menyebut, tendensi kenaikan harga komoditas dan pengalihan subsidi BBM juga perlu direspon. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan adanya penyaluran bantalan sosial tambahan senilai Rp 24,17 triliun.
"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun," terangnya.
"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat akan dapatkan anggaran Rp 12,4 triliun," ujar Sri Mulyani.
(mdk/gil)