Survei Indikator sebut revisi UU KPK bisa buat citra Jokowi menurun
Saat ini citra Jokowi di mata publik cenderung terus meningkat.
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mendapatkan sebanyak 65,5 persen warga sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan. Peneliti Indikator Politik, Hendro Prasetyo mengatakan, tingkat kepuasaan tersebut tampak lebih tinggi dibanding saat Jokowi dilantik sebagai presiden.
"Terutama didorong oleh persepsi warga terhadap kondisi perekonomian nasional saat ini yang dirasakan terus membaik," paparnya di acara diskusi dan temuan survei 'Revisi UU KPK dan Pertarungan Modal Politik Jokowi' di kantor Indikator, Jakarta, Senin (8/2).
Tetapi menurutnya, tingkat kepuasan kinerja publik bisa menurun jika sikap presiden tidak tegas dengan rencana revisi UU KPK.
"Ketika dikaitkan dengan rencana revisi UU KPK, kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika Presiden tidak memenuhi aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK," bebernya.
Kemudian menurutnya, publik yang mengetahui tentang rencana revisi UU KPK cenderung memiliki tingkat kepuasan lebih rendah terhadap kinerja Presiden.
Sementara itu, kata dia, Presiden sampai saat ini masih belum mengeluarkan sikap resmi atas revisi tersebut lantaran rancangannya masih di tangan DPR.
"Dapat diprediksi jika revisi UU KPK tetap dilaksanakan dan Presiden tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden berpotensi menurun," pungkasnya.
Survei Indikator dilakukan terhadap warga berusia 17 tahun ke atas, pada 18-28 Januari 2016. Adapun, jumlah responden seluruhnya mencapai 1.500 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,5 persen.
Baca juga:
Masyarakat nilai revisi UU akan lemahkan KPK
Survei: Revisi UU KPK bikin DPR dan parpol makin tak dipercaya
Revisi UU KPK, Jokowi tak bertindak karena ada tekanan politik
Revisi UU KPK mulai dibahas DPR, Jokowi dinilai ingkar janji
PKB serahkan ke Baleg DPR dan Pemerintah soal polemik revisi UU KPK
Pramono Anung nyatakan pemerintah belum bersikap soal revisi UU KPK
KPK tolak revisi UU KPK, ini komentar Luhut
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.