Surya Paloh nilai kocok ulang pimpinan DPR belum diperlukan

Menurut Paloh, yang perlu diutamakan saat ini adalah membangun komunikasi yang harmonis legislatif dan eksekutif.

Wacana kocok ulang pimpinan DPR terus bergulir di parlemen, terlebih legalitas Partai Golkar sebagai partai pengusung ketua DPR masih menuai perdebatan di kedua kubu.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menilai, wacana kocok ulang pimpinan DPR saat ini bukan merupakan hal yang sangat mendesak.

"(Kocok ulang pimpinan DPR) Saya belum melihat itu suatu hal yang cukup urgent ya," ujar Surya seusai menghadiri Rakernas Pertama PDI Perjuangan di Hall D JIexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1).

Menurut Paloh, yang perlu diutamakan saat ini adalah membangun komunikasi yang harmonis antara posisi serta peran lembaga legislatif dan eksekutif.

Sebelumnya, wacana pergantian pimpinan DPR RI diwacanakan oleh partai pendukung pemerintah, terlebih partai pemenang pemilu PDI Perjuangan tidak mendapat kursi pimpinanan.

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai wacana kocok ulang pimpinan DPR setelah dilepas Setya Novanto harus tetap merujuk pada pelaksanan demokrasi yang baik dan sistem presidensial yang berlaku di Indonesia.

Ia mengatakan, sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P mempunyai hak untuk menduduki posisi pimpinan DPR. Pimpinan DPR yang justru dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yang notabene bukan pemenang pertama dalam pemilu bagi Hasto adalah sebuah tsunami politik.

"Ada suatu situasional politik ketika pimpinan DPR dan kelengkapannya dibentuk dimana kami sebut anomali bahkan tsunami politik karena bagaimana mungkin dalam suatu tatanan yang demokratis apa yang disuarakan rakyat dalam pemilu tidak tercermin dalam susunan dan konfigurasi pimpinan DPR," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/1) lalu.