Tamparan keras Presiden Jokowi untuk Panglima TNI

Presiden Joko Widodo merasa terganggu dengan polemik pembelian 5.000 senjata api secara ilegal. Isu ini pertama kali dilontarkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

2017-10-03 07:16:00

Presiden Joko Widodo merasa terganggu dengan polemik pembelian 5.000 senjata api secara ilegal. Isu ini pertama kali dilontarkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Saat memberi sambutan di Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi mengingatkan bawahannya agar menjaga stabilitas politik nasional. Dia tak ingin pejabat negara berbicara sesuatu yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pernyataan Kepala Negara menunjukkan sikapnya sebagai panglima tertinggi yang membawahi institusi TNI dan Polri. Menurutnya, tidak bisa prajurit sekali pun jenderal berbicara tanpa ada kontrol pemerintah.

"Itu adalah tamparan keras buat Panglima Gatot," kata Yunarto saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (2/10) malam.

Dia menilai terlepas benar atau tidaknya yang disampaikan Gatot, namun secara etika kenegaraan sudah melangkahi Presiden. Sikap mantan kepala staf angkatan darat itu juga melanggar kode etik seorang prajurit.

"Bagaimana kode etik harus dijaga. Panglima tugasnya terkait dengan situasi pertahanan dan keamanan negara. Jokowi tegaskan dia tidak diam," tuturnya.

Menurut Yunarto, penegasan Jokowi menjadi batasan ke depan untuk pejabat tinggi negara agar tak sembarangan buka suara. Yunarto menangkap pesan agar panglima tidak bersikap hanya sebagai atasan, tetapi dia juga merupakan bawahan presiden.

"Ini sebuah peringatan yang akan jadi kontrol sikap Gatot ke depan," tuturnya.

Gatot sendiri mengaku telah mengantongi data intelijen yang akurat soal pembelian senjata api tersebut. Akan tetapi, informasi itu hanya boleh disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan jika terjadi perselisihan di antara kementerian dan lembaga agar diselesaikan di tingkat Menko. Apabila tidak selesai di tingkat Menko, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden.

"Masih belum selesai (di tingkat Wapres), bisa ke saya," tegasnya.

Dia juga menegaskan, dirinya adalah Panglima tertinggi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Jokowi meminta agar menteri dan pimpinan lembaga terus bekerja sama, bersinergi dalam mewujudkan pembangunan nasional.

"Sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut dan Udara, saya perintahkan kepada bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing!" ucapnya saat memberikan sambutan di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).

Jokowi kembali mengingatkan, 2018 adalah tahun politik karena akan ada momentum Pilkada, Pileg, dan jelang Pilpres. Karena itu, dia meminta, menteri dan pimpinan lembaga menghindari kegaduhan.

"Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, kontroversi. Kita bekerja saja, sudah. Kalau ragu-ragu agar diangkat ke ratas," tegasnya.

Jokowi sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Gatot ke Istana, 27 September lalu. Sebelumnya, Jokowi juga sudah mendapat klarifikasi dari Gatot saat bertemu di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (26/9) malam.

Hari ini, Wiranto akan memanggil kembali Panglima TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Inteligen Negara Budi Gunawan untuk menyelesaikan isu pengadaan 5.000 pucuk senjata. Ini dilakukannya setelah Jokowi menginstruksikan perselisihan diselesaikan di tingkat Menko.

"Semua saya undang BIN, Kapolri, Panglima TNI, kemudian dari Menteri Pertahanan, dari Pindad, Bea Cukai, dan sebagainya," ungkap Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10).

(mdk/did)