Tanggapi Gerindra, Pakar Tegaskan PPKM untuk Mengantisipasi Kasus Covid Naik
Menurut Hasbullah, kebijakan PPKM masih perlu dilaksanakan dengan ketat saat ini. Kebijakan tersebut dinilai bisa menekan mobilitas masyarakat, baik ke kawasan wisata, pusat perbelanjaan maupun area permukiman.
Pakar Kesehatan Masyarakat, Hasbullah Thabrany, menegaskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bukan penyebab kasus Covid-19 meningkat tajam. Justru sebaliknya, PPKM bisa menekan laju penularan Covid-19.
"Kalau kita pelajari dari ilmu epidemiologi, bahwa kenaikan (kasus Covid-19) itu bukan karena PPKM. Justru PPKM mengantisipasi kejadian kenaikan," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (24/8).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
Hasbullah menjelaskan, kenaikan kasus Covid-19 yang tajam pada pertengahan Juli 2021 terjadi akibat mobilitas masyarakat meningkat. Di saat bersamaan, cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih rendah.
Dia menambahkan, mengaitkan kebijakan PPKM dengan peningkatan kasus Covid-19 sebetulnya tidak tepat. "Nah tidak begitu hubungannya, harus dilihat ada kasus-kasus pendalaman," jelasnya.
Menurut Hasbullah, kebijakan PPKM masih perlu dilaksanakan dengan ketat saat ini. Kebijakan tersebut dinilai bisa menekan mobilitas masyarakat, baik ke kawasan wisata, pusat perbelanjaan maupun area permukiman.
"Karena kasus kemarin baru 9.000, belum cukup aman melonggarkan PPKM," tandasnya.
Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mendesak, pemerintah tidak perlu lagi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Bambang, setelah dilonggarkan kondisi penularan Covid-19 semakin membaik.
"Sebelum PPKM, pada saat 20 Juni, itu kondisinya sudah sama persis dengan jauh sebelum diberlakukannya PPKM. Dan malah sekarang ini lebih rendah daripada saat kita belum punya pikiran PPKM. Tapi kematiannya pada saat sebelum PPKM malah jauh lebih rendah. Ini bukti bahwa PPKM tidak perlu lagi diberlakukan," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (24/8).
Bambang menuturkan, saat PPKM darurat diberlakukan, angka penambahan kasus Covid-19 naik drastis hampir tiga kali lipat daripada sebelumnya. Hingga 50 ribu kasus baru dengan kematian sekitar 1.400 sedangkan sebelum PPKM jumlahnya 12.000 dengan kematian 371.
"Jadi untuk PPKM sementara tidak diperpanjang lagi, karena rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegitan. Bila kita lihat dari data hasil PPKM mulai dari darurat sampai 4 level berikutnya, kita dapat melihat penurunan kasus baru karena diturunkannya level PPKM," ujarnya.
Pemerintah dinilai perlu melakukan analisa dampak PPKM yang mengorbankan kondisi rakyat. Masyarakat, kata Bambang, sudah keluarkan biaya yang demikian besar.
Ia menjelaskan, PPKM Darurat dimulai 3 Juli 2021 lalu, pada Saat itu ada penambahan kasus baru 27.913 dan angka kematiannya 493. Seharusnya saat PPKM Darurat, angka Covid-19 menurun. "Tapi kenyataannya bukan menurun, malah menaik," ujarnya.
Pada 25 Juli 2021, kasus baru menjadi 38.679 dengan angka kematian tiga kali lipat, 1.266. Setelah PPKM dilonggarkan pada level 4, sampai 2 Agustus 2021, hasilnya malah membaik, 22.404 dengan angka kematian 1.568.
Kemudian PPKM level berikutnya, pada 8 Agustus, malah terjadi menurun, yakni kasus barunya menjadi 17.384 dengan angka kematian 1.200.
"Ini berarti apa? Semakin levelnya diturunkan PPKM ini, maka kasus baru semakin menurun. Harusnya ini perlu dianalisa oleh pemerintah," ujar Bambang.
Lalu pada 22 Agustus itu terjadi penurunan menjadi 12.408 dan kematian menurun menjadi 1.030. Bambang mengatakan, kondisinya sama persis pada saat Pemerintah belum menunjuk koordinator palaksana PPKM yaitu sekitar tanggal 20 Juni sebesar 13.737 dan kematian 371 pehari. Karena itu, Bambang menilai analisa terhadap hasil penerapan PPKM belum dilakukan secara maksimal.
"Penerapan PPKM dengan analisa yang tidak akurat mengakibatkan begitu banyak kematian. Tidak hanya kematian manusia, namun yang paling membuat rakyat kesulitan, adalah kematian ekonomi," ujar Bambang.
Baca juga:
PPKM Kembali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah Masuk PPKM Level 3
Masuk PPKM Level 3, Pemprov DKI Tak Ingin Gegabah Izinkan Belajar Tatap Muka
Jabodetabek PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Digelar Maksimal 20 Undangan
PPKM Level 3, Jakarta Diizinkan Belajar Tatap Muka Terbatas Kapasitas 50 Persen
PPKM Diperpanjang, Mendagri Terbitkan Tiga Instruksi Lanjutan
Aplikasi PeduliLindungi akan Diterapkan untuk Semua Moda Transportasi