Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menekankan penyaluran bantuan sosial (bansos) tak ada kaitannya dengan proses pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Dia mengatakan bansos ditujukan untuk masyarakat miskin yang dananya dari APBN dan disetujui pemerintah serta DPR.

"Harus diingat bahwa Bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yg pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu," jelas Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (4/1).

Dia menilai permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu tidaklah tepat. Sebab, kata Ari, saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar masyarakat/keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," tuturnya.

Ari menyampaikan bansos merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan, dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Selain itu, dia menyebut pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Misalnya, dengan menerapkan program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan, melalui program perbaikan infrastruktur pemukimam baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan.

"Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024," ujar Ari.

Dia memastikan penyaluran bansos melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Tak hanya itu, Ari menuturkan penyaluran bansos di lapangan dilakukan
secara terbuka dan dapat diawasi berbagai pihak.

"Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," pungkas Ari.

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengamini, bantuan sosial atau Bansos kerap dipolitisasi saat masa kampanye. Bahkan dia menyebut, kini Bansos sudah menjadi kompoditas berbau politik.

"Ya sekarang (masa kampanye) Bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar saat mengunjungi Pasar Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah saat melanjutkan kampanyenya, Sabtu (30/12).

Ganjar mengaku, dirinya pun pernah menjadi sasaran kampanye hitam terkait Bansos. Kabar sumbang itu mengatakan, Ganjar dituding akan menghentikan pemberian Bansos kepada rakyat prasejahtera jika terpilih menjadi presiden 2024.

"Dulu ada yang menyampaikan 'jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos'. yang statement seperti itu rasanya tidak ngerti aturan begitu," sindir Ganjar.

Ganjar menjelaskan, Bansos adalah program pemerintah yang sudah disetujui oleh DPR yang menjadi usulan pemerintah dan secara sektoral Kementerian Sosial sudah menyiapkan secara rutin.

Karena sudah berjalan baik, Ganjar mengaskan tidak akan menghentikan program tersebut. Justru bersama Mahfud, dirinya akan menambah porsinya sesuai kebutuhan masyarakat jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 2024.

"Jadi ada bantuan tambahan karena kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah," janji dia.

Sebagai informasi pertanyaan soal isu Bansos muncul usai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian Bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai dan disalahgunakan demi kepentingan politik. Maka dari itu, Todung berpendapat sebaiknya pemberian Bansos bisa ditunda sementara di masa Pemilu 2024.

"Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan," ucap Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 Desember 2023.