Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Pemerintah akan kembali menyalurkan bansos untuk masyarakat pada Januari-Maret 2024
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan tidak ada penundaan bantuan sosial untuk masyarakat. Moeldoko menyebut, pemerintah akan kembali menyalurkan bansos untuk masyarakat pada Januari-Maret 2024 dan seterusnya.
Hal ini merespons saran dari TPN Ganjar-Mahfud yang meminta agar bansos dari pemerintah ditundan karena sangat rentan dicurigai dan disalahgunakan demi kepentingan politik.
"Enggak, enggak akan menghentikan. Nanti akan ada lagi pada Januari Februari Maret. Setelah itu ada lagi rencananya gelombang lagi berikutnya. Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus. Nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,"
kata Moeldoko di kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Moeldoko menjelaskan, program bansos seperti bantuan beras kepada masyarakat miskin dilakukan pemerintah jauh sebelum Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Menurutnya, pemerintah memberi bansos karena harga beras sedang dalam kondisi tinggi.
"Begini ya. Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu sebelum, jauh sebelum mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Presiden melihat harga beras ini dalam kondisi tinggi, stabil tinggi, untuk itu perlu ada bantuan kepada masyarakat miskin,"
ujarnya Moeldoko.
merdeka.com
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemberian bansos sangat positif untuk masyarakat lantaran mempengaruhi inflasi. Sehingga, pemberian bansos bukan karena kepentingan politik.
"Karena masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 Kilogram itu. Jadi enggak ada tendensi apa pun. Ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah," pungkasnya.
Sebagai informasi, soal isu usulan penundaan bansos muncul usai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai dan disalahgunakan demi kepentingan politik.
Maka dari itu, Todung berpendapat sebaiknya pemberian Bansos bisa ditunda sementara di masa Pemilu 2024.
"Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan,"
ucap Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 Desember 2023.
merdeka.com
