Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Isu bansos dipolitisasi jelang Pilpres 2024 menguat.
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Jokowi mengatakan, dirinya sudah menggelontorkan bansos sejak lama. Bukan hanya menjelang Pilpres 2024.
“Oh udah dari dulu itu kan, sudah dari September bantuannya pangannya, gimana,” kata Jokowi usai menghadiri acara Kongres XVI Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor), Jumat (2/2).
Jokowi menegaskan, pencairan bansos sudah melewati mekanisme yang benar. Dana bansos diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sudah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita, enggak seperti itu,” tegas dia.
Alasan Bagi-Bagi Bansos
Jokowi mengungkap dua alasan bagi-bagi bansos kepada masyarakat jelang Pilpres 2024.
Pertama, kata Jokowi, harga beras saat ini sedang naik. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga dunia.
“Kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras, itu sudah sejak September,” jelasnya.
Isu bansos dipolitisasi jelang Pilpres 2024 menguat. Sejumlah masyarakat menilai, Jokowi menyalurkan bansos untuk memenangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung Jokowi.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengingatkan agar bansos tidak dipolitisasi. Wakil Ketua TPN Todung Mulya Lubis mengingatkan agar bansos tidak diklaim dari Presiden Jokowi.
Sebab, uangnya berasal dari rakyat yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam penganggarannya.
"Kalau mau diklaim seharusnya kredit (apresiasi) diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024," ujar Todung.
