TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Bansos Ditunda: Bantuan Sosial Itu dari Uang Rakyat!
TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan agar bansos tidak diklaim dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
TPN Ganjar-Mahfud Bantah Usulkan Bansos Ditunda: Bantuan Sosial Itu dari Uang Rakyat!
Tim Pemenangan Nasional (TPN) membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda hingga selesainya pelaksanaan pemilihan Pilpres 2024. Mereka hanya ingin bansos jangan sampai dipolitisasi.
"TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah terpikir untuk mengusulkan penundaan penyaluran bansos sampai setelah pemilu. Jadi jangankan usulkan penundaan penyaluran bansos, berpikirpun enggak pernah," kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (3/1).
Justru, kata TGB, komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program pro rakyat dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya dengan governance yang dijamin.
"Dijaga agar betul-betul kredibel dan tidak didompleng oleh kepentingan partisan termasuk di dalam pilpres kali ini," jelasnya.
Di kesempatan sama, Wakil Ketua TPN Todung Mulya Lubis mengingatkan agar bansos tidak diklaim dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, uangnya berasal dari rakyat yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam penganggarannya.
"Kalau mau diklaim seharusnya kredit (apresiasi) diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024,"
ujar Todung.
merdeka.com
Hal ini juga sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos merupakan kebijakan dan pemberian Jokowi. Ia menyayangkan sikap Menteri Perdagangan itu yang mempolitisasi program rakyat tersebut.
"Apa yang dilakukan oleh Zukifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu dan ini bukan saja salah. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Zukifli Hasan itu bisa disebut sebagai politically incorrect," ujarnya.
Todung menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud tak pernah ingin memberhentikan pemberian bansos. Pihaknya pun sepakat bahwa bansos merupakan program yang dibutuhkan oleh rakyat.
"Kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Jangan ada klaim sepihak," ujar Todung.
"Perlu diingat TPN Ganjar-Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan KTP Sakti yang isinya adalah agregasi semua bansos dalam satu kartu. Inilah wujud komitmen paling tinggi Ganjar-Mahfud untuk menyejahterakan rakyat Indonesia," ujar Todung.
