Airlangga Ungkap Alasan Bansos Takkan Berhenti di Musim Pemilu
Bansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Bansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Airlangga Ungkap Alasan Bansos Takkan Berhenti di Musim Pemilu
Pemerintah pusat memastikan bantuan sosial tetap berjalan di tengah kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Program ini adalah bagian dari pengendalian inflasi dan menjaga daya beli.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bantuan pangan diberikan kepada 22 juta jiwa.
Semua ini bagian dari antisipasi El Nino di beberapa wilayah, seperti Pontianak, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat hingga wilayah Jawa yang terdampak kepada mundurnya penanaman padi.
"Bantuan pangan ini sangat diperlukan dan masyarakat tadi yang temu wicara menyatakan kebutuhannya dan sebagian besar adalah mereka yang tidak punya penghasilan tetap sehingga program 10 kilo merupakan kebutuhan mereka yang besarnya bisa dari 25 sampai 40 kilo perbulan, jadi ini cukup signifikan," kata Airlangga di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jumat (19/1).
"Alokasi beras di Jabar ini untuk 4.445.601 penerima bantuan pangan, dan di Kota Bandung sendiri ada 109.333 dan di Kecamatan Batununggal ada 5.580. Tentunya kita lihat Bulog mempunyai cadangan yang cukup untuk menjalankan program ini," dia melanjutkan.
Disinggung mengenai program bantuan pangan berpotensi dipolitisasi di masa Pemilu Serentak 2024, Airlannga menegaskan program bantuan pemerintah sudah bergulir jauh-jauh hari.
Bansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Semuanya ini tidak bergantung dari waktu karena sudah dilaksanakan dan ini program yang bergulir. Pemilu kan tidak bisa semuanya kita setop, karena ini kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan Pemilu," jelas Airlangga.
"Jadi pemerintah akan melanjutkan karena ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi, nah kalau daya beli dan menurunkan inflasi itu bagian dari upaya untuk pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi kan gak bisa dihentikan karena adanya Pemilu," tambahnya.
Ditanya soal pembagian yang tidak merata, Airlangga mengaku akan mendata. Ia juga mengingatkan bahwa program bantuan berupa uang tunai memang tidak diberikan kepada semua penerima bantuan pangam.
“Nah itu justru yang belum kebagian itu kita lihat datanya, biasanya yang disalahkan oleh masyarakat adalah kepala desanya, nah sekarang saya katakan bahwa bantuan yang terkait dengan pangan itu diberikan pada 22 juta, itu hasil survei terkait," kata Airlangga.
"Sedangkan yang diberikan bantuan langsung tunai itu 18,8 juta jiwa. Jadi ada bedanya. Tidak semua penerima bantuan pangan menerima bantuan tunai," pungkasnya.
