Tanggapi permintaan Wiranto, Jokowi sebut KPK independen
Menko Polhukam Wiranto meminta KPK menunda pengumuman nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Namun sehari berselang, Wiranto kemudian meluruskan bahwa sebetulnya pernyataan tersebut bersifat imbauan.
Menko Polhukam Wiranto meminta KPK menunda pengumuman nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Namun sehari berselang, Wiranto kemudian meluruskan bahwa sebetulnya pernyataan tersebut bersifat imbauan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diminta tanggapan soal permintaan Wiranto tersebut enggan berkomentar jauh.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang mendampingi Presiden Jokowi saat tiba di GWK? Tepat pukul 18.53 WITA Presiden Jokowi tiba di GWK didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, dan Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
"Silakan tanya ke Pak Wiranto," ujarnya usai menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di alun-alun barat Kota Serang, Rabu (14/3).
Ketika didesak kembali dengan pertanyaan yang sama, Jokowi menegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak menegaskan apakah sikap Wiranto itu mengintervensi KPK.
"Yang saya tahu KPK itu independen," ucapnya.
Pada Senin (12/3), Wiranto Wiranto meminta KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi.
"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Mantan Panglima ABRI itu menjelaskan alasan di balik permintaan penundaan itu. Tujuannya agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.
"Risiko dengan dia dipanggil sebagai saksi atau tersangka itu akan bolak-balik KPK, berpengaruh pada perolehan suara. Itu pasti akan berpengaruh terhadap pencalonannya," jelasnya.
Wiranto yakin dampak dari penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka berpotensi menjalar ke ranah politik.
"Kalau sudah dinyatakan sebagai paslon, itu berarti bukan pribadi lagi, melainkan milik para pemilih, milik partai- partai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya.
Menurutnya, jika KPK ingin mengumumkan calon kepala daerah sebagai tersangka, seharusnya dilakukan sebelum kandidat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Pemilu (KPU). Sehingga tidak merugikan banyak pihak dan dianggap politis.
"Jadi, tidak berlebihan permintaan dari penyelenggara pemilu, yaitu tunda dahulu ini. Nanti, setelah (Pilkada 2018) itu silakan dilanjutkan (proses hukumnya)," ucap Wiranto.
Baca juga:
Fadli Zon: Tidak ada dasarnya Wiranto meminta KPK tunda proses hukum
Abraham Samad: Presiden pun tidak bisa mengintervensi KPK
Di RDP, politisi Demokrat ingatkan Kapolri netral usut kasus calon kepala daerah
KPK sarankan ada Perppu untuk calon kepala daerah terjerat korupsi
Jaksa Agung setuju usul Wiranto tunda proses calon kepala daerah diduga korupsi