Target Serba Dua Pekan ala Presiden Jokowi

Saat Covid-19 melanda Indonesia, Jokowi juga memberi target untuk menurunkan angka penularan dalam dua pekan. Saat itu, Juni 2020, Presiden memberi perhatian pada sembilan provinsi dengan angka penularan Covid-19 yang tinggi. Saat itu, Presiden Jokowi menugaskan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk menurunkan angka penularan dalam dua pekan.

"Oleh sebab itu, saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," tutur Jokowi saat melakukan kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur (25/6).

Soal penyusunan aturan juga diinstruksikan selesai dalam waktu dua pekan. Contohnya saat Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) soal peningkatan investasi dan ekspor di Kantor Presiden, Januari 2018. Dalam ratas, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh menteri untuk menyederhanakan aturan yang menyangkut investasi dan ekspor. Keputusan ratas, seluruh kementerian diberi tenggat waktu dua minggu untuk melaksanakan dan menyelesaikan perintah presiden.

"Kalau tidak diselesaikan maka akan dibuatkan Perpres untuk mengatur itu. Karena memang sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit orang yang mau masuk bekerja di republik ini," jelas Sekretaris Kabinet, Pramono Anung seusai ratas.

Target yang sama juga disampaikan Jokowi ketika menangani bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oktober 2015, Presiden Joko Widodo menargetkan penanganan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan tidak lebih dari dua Minggu. Apalagi saat ini negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan lain sebagainya juga turut andil untuk memberikan bantuan dengan mengirimkan pesawat untuk menjinakkan kebakaran yang terjadi.

"Presiden memerintahkan untuk selesai dalam dua Minggu, kita dengan segala ikhtiar kita, operasi darat, udara, penegakan hukum, sosialisasi kita lakukan ya kita sih berharap makin cepat makin baik," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Istana, Jakarta, Senin (12/10).

Begitu pula ketika harga beras di dalam negeri melambung tinggi. Hari itu, 3 Maret 2015, Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna dengan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jokowi menginstruksikan anak buahnya memantau pergerakan harga kebutuhan pokok masyarakat lebih intens.

Pemerintahan Jokowi-JK sempat dikritik lantaran gagal menjaga stabilitas harga beras. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini membela diri. Jokowi menegaskan, pemerintah sudah mengantisipasi namun harga beras tetap naik karena masa panen terlambat.

Kepala Negara yakin operasi pasar dengan menggelontorkan 300.000 ton beras miskin akan menekan harga di pasaran. Bahkan pemerintah menjanjikan harga beras akan turun dalam waktu dekat.

"Tetapi kita yakin dengan operasi raskin kemarin, saya harapkan maksimal 2 minggu saya yakin akan turun. Ini pembelajaran kita kalau ada sembako yang naik sedikit tolong dikejar," janji Jokowi.

Sejak jadi Gubernur DKI

Kebiasaan Jokowi memberi target penyelesaian persoalan dalam waktu dua pekan ternyata sudah dilakukan jauh sebelum menjadi Kepala Negara. Merdeka.com mencatat, saat masih menyandang status Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga kerap memberi target penyelesaian persoalan dalam hitungan dua minggu.

Ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berencana menata pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Tanah Abang. Mereka yang berjualan di badan-badan jalan, akan direlokasi masuk ke dalam Blok G Pasar Tanah Abang. Akan tetapi, sebagian besar PKL-PKL tersebut tetap ngotot tetap bertahan. PKL ogah direlokasi dengan dalih pengunjung Blok G sepi dan menyebabkan pendapatan menurun.

Jokowi menampik jika PKL-PKL di Tanah Abang protes dan mengamuk jika direlokasi. Selain membutuhkan proses, lanjut Jokowi, dirinya telah menjalin koordinasi dengan instansi lainnya seperti pihak keamanan.

"Penataan PKL kita ingin toleransi sampai 2 Minggu, sampai Lebaran," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/7/2015).