Taufik sebut tudingan Victor Laiskodat terhadap Gerindra provokatif

Taufik menegaskan, tudingan Viktor terhadap partai besutan Prabowo Subianto yang disebut intoleran dan ingin mendirikan negara khilafah membuat para kader geram. Di mana tudingan politisi NasDem itu mengacu pada sikap Gerindra yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perubahan Atas UU

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI, Muhamad Taufik mengecam pidato Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia menilai, apa yang disampaikan Viktor sangat memalukan dan tidak berdasar.

Taufik menegaskan, tudingan Viktor terhadap partai besutan Prabowo Subianto yang disebut intoleran dan ingin mendirikan negara khilafah membuat para kader geram. Di mana tudingan politisi NasDem itu mengacu pada sikap Gerindra yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

"Tentu, ini sangat provokatif. Viktor nanti saya kasih AD/ART Gerindra. Kami, sangat demokratis dan menjaga kesatuan serta persatuan NKRI," katanya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (4/8).

Wakil Ketua DPRD DKI ini mengungkapkan, tuduhan Viktor sangat tidak berdasar dan keji. Sebab, tuduhan terhadap Gerindra yang tidak mendukung Perppu pembubaran ormas radikal adalah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas partai.

"Cara-cara Viktor untuk memenangkan Pemilu atau Pilkada sangat tak beradab. Itu sama saja memancing konflik," tegasnya.

Menurut Taufik, tuduhan tersebut sangat tak pantas karena Viktor merupakan Ketua Fraksi NasDem DPR. Bagi Gerindra, dia menegaskan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati.

"Ketua umum kami sangat pancasila dan menjaga NKRI tidak perlu diragukan. Tuduhan Viktor sangat menyakiti," tandasnya.

Sebelumnya, Sebuah video pidato Ketua DPP Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat di Nusa Tenggara Timur beredar luas. Isinya, Viktor menuding empat partai yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia. Dalam video berdurasi 02.06 itu, Viktor awalnya menyebut adanya kelompok ekstremis yang tidak menginginkan dasar negara NKRI. Mereka ingin bentuk negara khilafah.

"Mau bikin satu negara, dong mau di negara NKRI, dong mau khilafah. Ada sebagian kelompok ini yang mau bikin negara khilafah," ujar Viktor dalam video tersebut.

Lalu dia melanjutkan, kelompok-kelompok ini mendapat dukungan politik dari partai. Setidaknya ada empat partai yang disebut Viktor mendukung terbentuknya khilafah.

"Celakanya partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung kaum intoleran," tegasnya.

Menanggapi video pidato Viktor yang beredar tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menegaskan, tuduhan yang dialamatkan kepada partainya itu tak berdasar dan sebuah tuduhan keji. Kata dia, pernyataan itu tak sepantasnya keluar dari seorang tokoh sekelas Victor Laiskodat.

"Tuduhan kejam tersebut justru mengerdilkan ketokohan yang bersangkutan dan sangat mengadu domba masyarakat NTT yang selama ini dikenal harmonis dan cinta damai," kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (3/8).

Tuduhan bahwa Partai Demokrat mendukung khilafah lantaran tidak mendukung Perpu Pembubaran Ormas Radikal dianggapnya sebuah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas Partai Demokrat. Khususnya di NTT dan di tingkat nasional umumnya.

"Pernyataan yang secara sederhana menyamakan sikap kritis terhadap Perpu dan pembubaran HTI dengan sikap mendukung HTI dan Ormas radikal sangat tendensius, menzalimi dengan maksud agar Partai Demokrat dijauhkan dari rakyat NTT," katanya.

Benny yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat ini mengajak rakyat NTT untuk tidak mendukung dan tidak memberi tempat kepada Partai Demokrat di NTT pasti berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang segera akan berlangsung di NTT baik terkait Pilkada Gubernur pun Pilkada sepuluh kabupaten. Ada keinginan dari kekuatan politik tertentu agar kader-kader terbaik Partai Demokrat tidak memimpin dan tidak ikut kontestasi dalam Pilgub dan Pilkada sepuluh kabupaten.

"Langkah ini sungguh kami sesalkan karena dapat menyesatkan dan hanya ingin menjauhkan Partai Demokrat dari rakyat NTT. Kami meminta seluruh rakyat NTT untuk tetap tenang bekerja, menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan tidak gampang diprovokasi oleh pernyataan-pernyataan politik dari tokoh-tokoh tertentu yang hendak mengganggu keharmonisan relasi antarkelompok masyarakat NTT yang selama ini sudah terpelihara dengan baik," jelasnya.