Terdakwa Kasus BTS Galumbang Heran Dijerat TPPU: Saya Tidak Pernah Menikmati Hasil Korupsi
Galumbang menilai uang tersebut bukan untuk dirinya namun untuk kepentingan BAKTI.
Galumbang juga membantah kesaksian dari Direksi PT Aplikanusa Lintasastra.
Terdakwa Kasus BTS Galumbang Heran Dijerat TPPU: Saya Tidak Pernah Menikmati Hasil Korupsi
Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Base Transceiver (BTS) 4G BAKTI Kominfo Galumbang Menak Simanjuntak keberatan atas tuntutan 15 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, jaksa pun menyebut bahwa dirinya tidak menikmati hasil korupsi.
- Lolos dari Jeratan TPPU, Galumbang Menak Divonis 6 Tahun Penjara Kasus Korupsi BTS 4G
- Rekam Jejak Johnny G Plate dari Pengusaha, Menteri Sampai Jadi Tersangka Korupsi Hingga Divonis 15 Tahun
- Johnny G Plate Dituntut 15 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo
- Sidang Korupsi BTS, Terungkap Alasan Johnny G Plate Minta Uang Rp500 Juta Setiap Bulan
"Sampai hari ini saya tidak menerima apa yang dituduhkan. Hal ini juga diamini JPU dalam tuntutannya bahwa saya tidak menikmati hasil korupsi proyek BTS 4G," tutur Galumbang dalam pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
merdeka.com
Galumbang juga membantah kesaksian dari Direksi PT Aplikanusa Lintasastra yakni Arya Damar dan Alfi Asman yang menuduh dirinya menerima fee sebesar 10 persen saat dilakukan rapat direksi.
Di mana dalam fakta persidangan yang menghadirkan Direktur PT Aplikanusa Lintasastra Bramudija Hadinoto ditemukan beberapa fakta. Antara lain, tidak pernah diadakan rapat untuk membahas fee sebagaimakan disampaikan Arya Damar dan Alfi Asman.
"Sehingga bertentanganlah keterangan Saudara Saksi Alfi Asman yang menyatakan komitmen fee tersebut telah dibahas di rapat Direksi," jelas dia.
merdeka.com
Sementara itu, terkait uang yang diserahkan kepada terdakwaa Irwan Hermawan melalui beberapa perusahaan dengan menciptakan PO fiktif sebanyak empat kali, Galumbang menilai uang tersebut bukan untuk dirinya namun untuk kepentingan BAKTI.
"Saya menduga keras uang yang mereka serahkan itu adalah untuk menutupi kesalahan mereka," ujarnya.
Pasalnya, dalam persidangan terungkap jumlah uang yang serahkan sebanyak 4 kali tidak cocok dengan komitmen fee sebesar 10 persen yang dituduhkan. Adapun fakta persidangan yang disampaikan Alfi Asman, Arya Damar, saksi lain dan terdakwa Irwan Hermawan dan terdakwa Windy Purnama, PT Aplikanusa Lintasarta hanya mengeluarkan sekitar Rp60 miliar.
"Sementara bila merujuk komitmen fee 10 persen seharusnya adalah Rp240 Miliar. Jadi dapat dilihat dengan jelas tuduhan komitmen fee 10 persen hanyalah karangan belaka yang mungkin saja bertujuan untuk menutupi perbuatan yang mereka lakukan, yang pada akhirnya memberatkan saya di dalam perkara ini," ungkapnya.
Galumbang juga mempertanyakan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu lantaran dirinya tidak menikmati hasil korupsi seperti yang disampaikan jaksa dalam tuntutan.
“Sebagaimana pernyataan saksi ahli Jamin Ginting bahwa TPPU itu kan ada uangnya dulu Pak baru disembunyikan, kalau Bapak enggak punya uang apa yang mau Bapak sembunyikan. Di mana saya sangat jelas, tidak pernah menerima uang korupsi dari Proyek BTS 4G BAKTI ini namun tetap didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata dia.
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) itu juga keberatan atas penyitaan aset yang dilakukan penyidik. Sebab sejumlah aset yang disita diperoleh secara sah sebelum pengadaan proyek BTS 4G.
"Beberapa aset masuk dalam laporan pajak pribadi saya sejak lama. Namun disita oleh penyidik," tuturnya.
"Beberapa aset masuk dalam laporan pajak pribadi saya sejak lama. Namun disita oleh penyidik," tuturnya.
Bahkan, aset-aset tersebut juga telah diikutsertakan dalam tax amnesty pertama pada tahun 2016 dan tax amnesty pada kedua tahun 2021. Untuk itu, dia merasa heran dengan langkah penyitaan ini.
Lebih lanjut Galumbang merasa terkejut atas jaksa persidangan yang seolah-olah menganggap kondisi keamanan di Papua yang mengancam korban jiwa sebagai hal biasa yang bisa diantisipasi, sehingga menganggap tidak dapat dimasukkan sebagai peristiwa force majeure. Menurutnya, membangun di Papua tidak hanya dengan keahlian, tetapi dengan air mata.
"Kondisi keamanan bukanlah hal yang biasa, orang ditembaki dan digorok bukanlah hal biasa seperti halnya bencana gunung berapi atau banjir yang bisa di antisipasi," terangnya.
Menurut Galumbang, seharusnya negara bertanggung jawab dan hadir dalam menjamin keamanan di saat pihaknya yang juga rakyat Indonesia berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan di Papua, yang ironisnya adalah proyek negara sendiri. Bukan malah diputarbalikkan menjadi suatu keadaan yang biasa-biasa saja.
"Saya khawatir jika hal ini dibenarkan maka orang- orang atau perusahaan-perusahaan menjadi enggan membangun di Papua karena dibunuh, digorok, ditembaki, diculik dan diintimidasi dikategorikan sebagai hal yang biasa-biasa saja dan resiko ini hanya di timpakan kepada rakyat," ujarnya.
Kuasa Hukum Galumbang, Maqdir Ismail mengatakan, penerapan Pasal Pencucian Uang terpenuhi jika seseorang sudah menerima sejumlah uang dan dipergunakan.
"Kalau tidak pernah menerima, apa yang dicuci,” ujar Maqdir.
Terkait dugaan terjadinya korupsi dalam proyek BTS 4G Kominfo, sambungnya, seharusnya diselesaikan dahulu pada ranah administratif. Sebab, proyek tersebut masih berjalan sementara justru yang dikejar adalah penyelesaian pidananya.
"Karena mereka telah berniat baik untuk menyelesaikam persoalan ini. Padahal kerugian negara tidak ada," tuturnya.
“Jadi, harusnya dibebaskan (Galumbang). Karena konsunsursiom rugi. Plus cara penghitungan BPKP juga keliru. Jaksa tidak bisa membuktikan apa pun," Maqdir menandaskan.