Terima Aduan Mantan Pegawai PPNPN BPPT, Komnas HAM Bakal Panggil Pihak BRIN
Menurutnya, para pegawai yang datang turut mempermasalahkan sosialisasi yang tidak cukup baik kepada karyawan PPNPN di lingkungan BPPT. Dimana mereka kini harus diberhentikan imbas peleburan BRIN.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) menerima aduan dari puluhan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pada Rabu (5/1) hari ini.
Dimana kedatangan mereka tersebut, untuk mengadukan nasib status pekerjaan pegawai, usai dileburnya sejumlah lembaga riset, termasuk Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME) menjadi satu dalam nangungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Siapa yang diperiksa oleh Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu. Istri Munir, Suciwati juga turut diperiksa oleh Komnas HAM.
-
Apa tujuan utama dari kolaborasi BRI Research Institute dengan Pemerintah Inggris? Pemberdayaan fokus untuk Perempuan pengusaha berupa pelatihan dalam bidang literasi digital dan keuangan.
-
Kenapa BRI membantu Rumah Kerajinan Yu Payem? Kualitas produksi Rumah Kerajinan Yu Payem sudah terjamin dan diakui keunikannya di seluruh Yogyakarta. Hal ini yang mendasari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ingin membantu memperluas jangkauan pasar usaha milik Payem.
-
Bagaimana BRI mengakselerasi penyaluran KUR kepada UMKM di Indonesia? Strategiitu melalui konsep revitalisasi tenaga pemasar mikro yang merupakan financial advisor dengan konsep penguasaan ekosistem suatu wilayah.
-
Apa yang diberikan BRI kepada Paskibraka Nasional? BRI memberikan apresiasi kepada 76 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional dan 55 Tenaga Pendukung yang telah berhasil merampungkan tugasnya. Dana Bantuan Pendidikan Apresiasi diberikan berupa dana bantuan pendidikan bagi setiap anggota Paskibraka dan dana apresiasi kepada Tenaga Pendukung Paskibraka.
"Mengadu tentang nasib ketidakjelasan masa depan mereka karena sampai saat ini belum ada juga kejelasan status kepegawaiannya," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantornya, Rabu (5/1).
Baca juga:
LBM Eijkman Dilebur ke BRIN Setelah 33 Tahun Beroperasi
LBM Eijkman Dilebur ke BRIN, DPR Minta Pastikan Hak Pegawai Dipenuhi
Menurutnya, para pegawai yang datang turut mempermasalahkan sosialisasi yang tidak cukup baik kepada karyawan PPNPN di lingkungan BPPT. Dimana mereka kini harus diberhentikan imbas peleburan BRIN.
Seperti halnya, Andika yang bekerja di Riset Baruna Jaya serta Rudi yang bertugas pada bagian mikrobiologi bioteknologi yang harus diberhentikan, akibat peleburan Brin.
"Itu mereka baru sebagian yang mewakili karena ada ratusan orang yang bernasib sama karena integrasi ke Brin ini," katanya.
Oleh karena itu Komnas HAM, kata Beka, akan segera memanggil BRIN dan pihak pihak terkait lainnya. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta keterangan terkait skema kepegawaian dan solusinya.
"Jadi Komnas HAM tentu saja merespons aduan ini dan akan menindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada pihak pihak terkait termasuk BRIN terkait dengan skema kepegawaian mereka. Terus juga bagaimana kemudian solusi atas ratusan staf," ujarnya.
Minta Dipekerjakan Kembali
Pada kesempatan yang sama, Rudi salah satu perwakilan dari pegawai menyampaikan tuntutan mereka untuk bisa dipekerjakan kembali. Dimana dirinya merupakan salah satu pegawai di Balai Biotek BPPT.
"Kita tidak menuntut adanya pesangon dan segala macam kita hanya menuntut dipekerjakan kembali. Kontrak terakhir per 31 Desember," katanya.
Padahal dirinya yang telah bekerja selama 16 tahun di lembaga tersebut, menyebut jika telah banyak capaian prestasi yang telah diraih bersama timnya.
"Bahkan di dalam hal yang sedang urgent, misalnya ketika kita ikut terlibat dalam riset kemandirian bahan baku obat. Alhamdulilah kita di situ terlibat di sana," katanya.
Baca juga:
Peleburan LBM Eijkman ke BRIN Tidak Boleh Degradasi Independensi Peneliti
Riset Vaksin Merah Putih Jangan Terbengkalai Akibat Peleburan Lembaga Eijkman
Termasuk, lanjut dia, bersama timnya sempat mencatatkan prestasi pada 2020 Desember dimana sempat menghasilkan senyawa aktif saferesforin, mencapai 31 Ribu PPM. Padahal di tingkat dunia sampai 30 Ribu PPM.
"Nah ini merupakan prestasi yang cukup besar dan sebenarnya tuntutan kita tidak banyak kita di masa pandemi seperti ini keberatan dengan pemutusan kontrak seperti ini," katanya.
Sebelumnya, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menjelaskan seputar integrasi Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME) ke BRIN. Terdapat sejumlah poin yang perlu dipahami terkait integrasi tersebut.
"Perlu dipahami bahwa LBME selama ini bukan lembaga resmi pemerintah, dan berstatus unit proyek di Kemenristek," kata dia kepada Merdeka.com, Minggu (2/1).
Kondisi ini menyebabkan para PNS Periset yang selama ini bekerja di LBM Eijkman tidak dapat diangkat sebagai peneliti penuh, dan berstatus seperti tenaga administrasi.
Baca juga:
Memahami Seluk Beluk Eijkman dan Status Peneliti Setelah Dilebur dengan BRIN
Penjelasan Kepala BRIN soal Kabar Peneliti Eijkman Dipecat
BRIN Sebut Sesar Aktif Baribis-Kendeng Terlihat dari Subang
Pentingnya Mitigasi Gempa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Rawan Bencana