Terungkap Prasetio dan M Taufik bahas order pasal di suap reklamasi
Keduanya berdalih pernyataan itu mengartikan bahwa pihaknya tak setuju dengan pelbagai izin prinsip dalam raperda.
Jaksa Penuntut Umum KPK memutarkan rekaman pembicaraan antara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasestyo Edy Marsudi dan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Mohamad Taufik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pembicaraan keduanya terutama mengenai upaya pengaturan pasal-pasal dalam Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP).
Percakapan itu berlangsung pada 10 Maret 2016 atau seminggu sebelum rencana rapat paripurna pengesahan RTRKSP pada 17 Maret 2016. Rekaman itu diputar pada sidang dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan stafnya Trinanda Prihantoro. Prasetio dan Taufik hadir sebagai saksi.
Seperti diberitakan Antara. Jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri menanyakan soal pernyataan Taufik terkait pernyataan pembahasan pasal diorder. "Pasal yang sudah diorder sudah beres semua maksudnya apa?" tanya Ali Fikri.
Taufik berdalih pernyataan itu mengartikan bahwa pihaknya tidak setuju dengan pelbagai izin prinsip dalam raperda. "Pak Pras sebelum menelepon ini sampaikan ke saya termasuk juga Bu Merry (Hotma) intinya fraksi kami tidak setuju ada izin prinsip dan izin pelaksanaan dalam raperda," jawab Taufik.
Senada dengan Taufik, Prasetio juga berkilah bahwa ia hanya tidak ingin DPRD melewati kewenangan.
"Rapat fraksi kami tidak mengatur izin reklamasi tapi saya ngomong sebelum telepon Pak Taufik kalau izin reklamasi bukan ranah kita. Kita kita cuma atur tata ruang dan zonasi. Sya banyak bercanda saja tapi poin-poin itu yang harus diputuskan berdasarkan fraksi yang Pak Taufik bicarakan barusan," jawab Prasetyo yang juga menjadi saksi dalam sidang yang sama.
"Termasuk pasal-pasal yang diinginkan pengembang atau terdakwa masuk raperda?" tanya jaksa.
"Karena ada isu mau memasukkan izin prinsip dan izin pelaksanaan tadi Pak," kilah Prasetio.
Berikut isi rekaman perbincangan Prasetio dan Taufik terkait order pasal:
Pras: Oh ya ya ya terus apa lagi?
Taufik: Pasal yang per-diorder udah beres semua. Tinggal pasal sanksi aja udah
Pras: Iya iya iya kenapa lagi?
Taufik: Besok kelar
Pras: Apa lagi bro?
Taufik: besok udah
Pras: Oh gitu ya
Taufik: Hmm
Pras: he-eh
Taufik: apa ada perintah lain?
Pras: Ya nanti beresin
Taufik: ya lu kirimlah anjing (tertawa)
Pras: (tertawa)
Taufik: leh om
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
Baca juga:
Prasetio ajak Taufik: Bro, silaturahmi yuk ke rumah Pak Aguan
Dicecar hakim soal Perda reklamasi, Ongen Sangaji berkelit
Ketua DPRD DKI Jakarta bantah jadi perantara uang suap reklamasi
Pengakuan DPRD DKI soal kedekatan dengan Aguan
KPK duga Sanusi tak cuma dapat Rp 2 M dari pengembang reklamasi
Ketua DPRD DKI Prasetio di lingkaran suap Raperda Reklamasi
KPK buka peluang penyidikan baru, Ketua DPRD DKI jadi target?