Tidak ada unsur jaksa dalam 8 Capim KPK, ini tanggapan Kejagung

Sebelumnya unsur kejaksaan ini menjadi bahan kritikan DPR dalam rapat pleno 8 Capim KPK hasil seleksi Pansel.

DPR mengindikasikan akan mengembalikan delapan calon pimpinan (Capim) KPK kepada Panitia Seleksi. Hal tersebut dilakukan karena dari delapan capim, tidak ada satu pun yang berasal dari Kejaksaan Agung.

Menanggapi hal itu, Kapuspenkum Kejagung Amir Yanto tidak ingin berkomentar tidak adanya wakil korps Adhyaksa pada capim KPK. Ia pun meminta hal tersebut ditanyakan kepada panitia seleksi.

"Tidak komentar tanya ke Pansel. Saya tidak bisa komentari itu. Saya tidak komentar masalah itu," ujar Amir di Kejagung, Kamis (26/11).

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan terkait keterwakilan unsur kejaksaan merujuk pada pasal 43 undang-undang Tipikor 39 tahun 1999, kemudian kepada undang-undang KPK pasal 26, pasal 29, dan 39. Maka dari itu dianggap penting.

"Serta pada undang-undang Kejaksaan nomor 16 nomor 2004 untuk adanya keterwakilan dari unsur kejaksaan," kata Aziz di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Namun menurut Aziz, dalam hal kejaksaan agung republik Indonesia, proses dari tingkat penyidikan dan penyelidikan serta penuntutan ditangani oleh kejaksaan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan dari komisi III untuk diperlukan posisi dari unsur kejaksaan.

"Itu untuk melakukan seleksi, melakukan administrasi kelengkapan dokumen dalam rangka menuju tuntutan," pungkasnya.

Baca juga:
Ini tanggapan KPK soal Komisi III tunda pemilihan
Ini jawaban Pansel KPK dikritik DPR hasil seleksi tidak kompeten
PDIP sebut rapat pleno penentuan 8 Capim KPK ditunda agar hasil baik
8 Nama Capim KPK terancam dikembalikan ke Pansel
Rapat pleno penentuan 8 Capim KPK diundur minggu depan
Fraksi PDIP dorong agar capim KPK segera di fit and proper test
Chandra Hamzah: Capim KPK tak harus ada unsur polisi & jaksa