Tim Independen: Jokowi lantik Budi Gunawan, banyak dampak ditanggung

Pihaknya memberikan pertimbangan dan alternatif kepada presiden beserta dampak-dampak yang timbul.

Tim Independen telah memberikan sejumlah masukan dan segala pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kisruh antara KPK dan Polri. Anggota Tim Independen Imam Prasodjo mengatakan, pihaknya memberikan pertimbangan dan alternatif kepada presiden beserta dampak-dampak yang timbul jika salah satu dipilih.

"Alternatif A, konsekuensinya ini, alternatif B konsekuensinya ini, C ini. Enggak ada satu pun yang mulus, tentu ada dampak-dampak yang harus ditanggung," kata Imam usai bertemu dengan Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/1).

Imam menegaskan, masing-masing alternatif memiliki dampak sendiri-sendiri. Seperti halnya bila Jokowi melantik Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ataupun bila Presiden membatalkan Kalemdikpol itu sebagai Kapolri.

"Jadi kalau di A, misalnya, dia akan berhadapan dengan proses hukum, misalnya, kalau itu melanggar hukum kan akan ada dampak hukum. Tapi kalau itu strict hanya hukum yang dipertimbangkan, maka publik bagaimana, persepsi publik. Karena bisa menimbulkan persepsi yang salah tentang keputusan itu. Satu lagi mengenai masalah nurani," jelasnya.

Imam yang juga Sosiolog Universitas Indonesia itu mengibaratkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan ke presiden seperti halnya main catur. Yang jelas, tegas Imam, setiap alternatif yang diambil sudah dipastikan ada dampak yang akan muncul. Hal itu sudah disampaikan semuanya oleh Tim Independen kepada Presiden Jokowi.

"Pertimbangan-pertimbangan itu kaya main catur, saya tidak bisa menjelaskan detail. Tetapi kita diskusi tadi tentang if if, serahkan ke presiden," tegasnya.

Baca juga:
Buya Syafii: Pencalonan Komjen Budi Gunawan bukan inisiatif Jokowi
Tim independen serahkan 9 nama calon kapolri ke Jokowi
Tim independen: Jokowi jangan lantik Komjen Budi Gunawan!
Iwan Fals: Saya dukung KPK
100 Hari banyak bohong & pencitraan, Jokowi diminta mundur
Kasus Bambang Widjojanto, Komnas HAM periksa Kabareskrim lusa
Politikus PDIP tegaskan pelantikan Komjen Budi terserah Jokowi